JAKARTA, GORIAU.COM - Reformasi birokrasi Indonesia sudah lama digaungkan sejak tahun 1999 hingga hari ini. Namun ada satu yang luput dari perjalanan reformasi birokrasi, dimana etika pemerintahan seperti diabaikan. Padahal, reformasi birokrasi jangan sekali-kali mengabaikan etika. Karena ketika etika diabaikan, reformasi birokrasi tak ada artinya.

"Menurut pendapat saya, perubahan yang dilakukan tanpa memperhatikan budaya pemerintahan Indonesia. Pendekatannya hukum semata, birokrasi secara perlahan dicetak menjadi mesin yang tidak berjiwa," kata Kepala Subdit Ormas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar di Jakarta, Selasa 7 April 2015.

Bachtiar menilai segala aturan untuk Pegawai Negeri Sipil sekarang ini seperti mencetak mesin saja. Padahal, nilai khas sistem pemerintahan Indonesia, baik nasional maupun daerah basis utamanya adalah budaya. Sistem yang dibangun mestinya tetap memperhatikan aspek budaya. Ini bisa dicatat dan dibuktikan dalam 20 tahun kedepan.

"Jika model reformasi pemerintahan yang seperti terus dilanjutkan, maka pada masa datang, penyelenggaraan pemerintahan pasti kehilangan jatidirinya," katanya.

Etika dan budaya pemerintahan kata Bachtiar, adalah basis utama untuk mempererat dan menyatukan bangsa ini. Jika itu ditinggalkan, tunggulah kehancuran bangsa ini.

''Jangan lupa, Indonesia ini "tidak rata". Ada pantai, ada lembah dan ada gunung,'' katanya.

Jadi kata dia, budaya masyarakatnya pun berbeda-beda. Maka, budaya pemerintahanya juga beda tiap daerah. Dan pasti nilai etis juga dipengaruhi oleh nilai lokal masyarakat yang hidup di pantai, di lembah dan di gunung. Begitu pula di kota dan di desa, sungguh jauh berbeda. Secara perlahanan karakter dan jiwa pemerintahan rusak, hilang bahkan akan punah. Ini disebabkan karena manajemen perubahan di lingkungan pemerintahan tidak lagi berbasis budaya bangsa Indonesia.

"Tetapi sekedar mengadopsi apa yang baik dinegara lain lalu di fotocopy untuk dijalankan dalam pemerintahan Indonesia," katanya.

Karenanya kata Bachtiar, tak heran bila semakin hari, jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin jauh. Aparat hanya sibuk memenuhi SOP yang sudah ditetapkan. Maka jadilah pemerintahan ini menjadi "mesin" yang tidak berjiwa.

''Saya hanya berdoa, selamatkanlah bangsa ini, dari dominasi kebenaran subyektif yang sedang mengintrodusir dan mengendalikan perubahan-perubahan di negeri ini," ujarnya. (pri)