PEKANBARU - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 13 pemerintah daerah (Pemda) baru mencapai 70,77 persen di bulan Oktober 2019. Dari total realisasi tersebut, Kota Pekanbaru menjadi Pemda yang realisasinya terendah dibandingkan lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Riau, Bakhtaruddin menjelaskan, bahwa realisasi APBN ini dihitung dari total serapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Realisasi APBN di Kota Pekanbaru baru 64,42 persen, terendah dibandingkan dengan 12 Pemda lainnya. Dengan rincian, realisasi belanja K/L Pekanbaru mencapai Rp2,76 triliun atau 61,36 persen dan TKDD terealisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 73,52 persen. Sehingga keseluruhannya baru tersalurkan Rp3,87 triliun (64,42 persen)," kata Bakhtaruddin di Pekanbaru, Sabtu (2/11/2019).

Padahal, kata Bakhtaruddin, Pekanbaru merupakan salah satu Pemda yang mendapat alokasi APBN terbesar sebesar Rp6,01 triliun, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mendapat pagu sebesar Rp7,3 triliun.

"Sedangkan, untuk Pemprov Riau sendiri realisasinya sudah mencapai Rp5,1 triliun atau 70,25 persen. Dengan rincian, belanja K/L terserap Rp883 miliar atau 61,21 persen dan TKDD terserap Rp4,25 triliun atau 71,47 persen," tuturnya.

Adapun realisasi masing-masing Pemda di Riau, sebagai berikut: Kuantan Singingi (Kuansing) 77,39 persen, Rokan Hulu (Rohul) 77,27 persen, Indragiri Hulu (Inhu) 77,18 persen, Kepulauan Meranti 74,82 persen, Kampar 74,80 persen, Indragiri Hilir 74,01 persen.

Kemudian, Dumai 72,75 persen, Pelalawan 71,57 persen, Rokan Hilir (Rohil) 71,05 persen, Pemprov Riau 70,25 persen, Siak 68,14 persen, Bengkalis 68,03 persen dan Pekanbaru 64,42 persen. ***