PEKANBARU – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Ade Hartati, mengkritik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau yang dianggap tidak profesional dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait kecelakaan kerja.

Ade Hartati menilai Disnaker tidak memiliki data yang akurat dan hanya berpegang pada laporan masyarakat.

"Kita fokus terkait kecelakaan kerja jangan melenceng ke topik lain kepada Disnaker provinsi Riau,'' ujar Ade Hartati, Senin (20/3/2023).

Ia berharap kinerja Disnaker yang dinilai tidak profesional ini bisa dievaluasi oleh Gubernur Riau. Gubernur Riau pun diharapkan mengevaluasi kinerja Kepala Disnaker.

Menyikapi situasi ini, Ade Hartati menekankan pentingnya profesionalisme dari pihak Disnaker Provinsi Riau dalam menangani kasus kecelakaan kerja. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi dan mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Ade Hartati juga mengatakan, PT PHR sebagai operator wilayah kerja Rokan dalam hal ini melanjutkan kontrak operator yang sebelumnya, yakni Chevron juga harus dievaluasi.

Dan Disnaker harus meningkatkan koordinasi intensif dengan seluruh perusahaan, termasuk PHR, dalam rangka memastikan terlaksananya amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Sementara itu, pihak PHR menyampaikan bahwa kecelakaan kerja sepenuhnya terjadi karena kelalaian pekerja dan peralatan keselamatan kerja yang kurang lengkap oleh rekanan kerja PT Pertamina Hulu Rokan. ***