JAKARTA – Aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada penindakan pelaku lapangan dalam kasus pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu pemicu banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Penanganan yang setengah jalan dinilai berpotensi mengulang pola lama, di mana aktor utama justru luput dari jerat hukum, sementara dampak kerusakan lingkungan terus memakan korban jiwa.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, mengingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pekerja lapangan. Ia menilai ada risiko kasus pembalakan liar ditangani seperti perkara pagar bambu di perairan Tangerang yang sempat diproses, namun kemudian dinilai mandek dan tak menyentuh dalang utamanya.

“Saya khawatir kasus pagar bambu di laut Tangerang akan kembali terulang. Ada penegakan hukum, tapi hanya sampai level bawah. Itu pun sampai sekarang seperti mandeg alias jalan di tempat,” kata Ray, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan menjadi persoalan serius yang terus berulang. Kondisi itu, jelasnya, tidak jauh berbeda dengan praktik pemberantasan korupsi yang kerap hanya menjerat pelaku kecil tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya.

“Saya kira penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan belum sepenuhnya bekerja secara optimal. Polanya 11-12 dengan pemberantasan korupsi,” tegas Aktivis 1998 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Ray juga menilai aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, belum mengerahkan perhatian dan sumber daya secara serius untuk mengungkap kejahatan lingkungan yang berskala besar dan terorganisir. Padahal, menurutnya, pembalakan liar melibatkan jaringan panjang dengan kepentingan ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, ia justru melihat kecenderungan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Berbagai dalih hukum, katanya, kerap digunakan untuk menjerat aktivis yang menyuarakan kerusakan alam.

“Malah pejuang lingkungan yang banyak dikriminalisasi dengan dalih macam-macam, terkesan dipaksakan. Terakhir, beberapa aktivis lingkungan ditetapkan sebagai tersangka akibat peristiwa Agustus 2025 lalu,” pungkasnya. ***