JAKARTA – Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA), Zarof Ricar, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/12/2025). Zarof diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Zarof yang berstatus terpidana dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba menggunakan mobil tahanan. Dengan tangan diborgol, ia tiba sekitar pukul 10.45 WIB sebelum digiring ke ruang pemeriksaan.

“Dimintai keterangan mengenai Hasbi,” kata Zarof singkat saat hendak dibawa petugas ke lantai dua gedung KPK.

KPK belum membeberkan secara rinci keterkaitan Zarof dalam perkara yang menjerat mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Namun, lembaga antirasuah membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

“Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr ZR, mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi pada penyidikan perkara dugaan tipikor dan TPPU terkait pengurusan perkara di MA,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui pesan tertulis.

Nama Zarof dikenal luas dalam pusaran perkara suap di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung pada Rabu (12/11/2025) menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Zarof. Putusan tersebut menguatkan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam perkara itu, uang senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram yang ditemukan Kejaksaan Agung di kediaman Zarof dirampas untuk negara karena yang bersangkutan tidak dapat membuktikan asal-usul harta tersebut berasal dari sumber yang sah.

Zarof dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tannur dan Lisa Rachmat untuk memberikan uang Rp5 miliar kepada hakim agung Soesilo. Uang itu diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan kasasi perkara Ronald Tannur agar diputus bebas.

Perkara kasasi Ronald Tannur sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan vonis lima tahun penjara pada Selasa (22/10/2024), meski putusan itu diwarnai dissenting opinion dari ketua majelis.

Sementara itu, Hasbi Hasan juga telah berstatus terpidana kasus suap dan gratifikasi senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Mahkamah Agung menolak kasasi Hasbi pada Selasa (3/12/2024) sehingga vonis enam tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp3,88 miliar berkekuatan hukum tetap.

Dalam perjalanannya, KPK kembali memproses hukum Hasbi Hasan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang masih terus dikembangkan penyidik. ***