BANGKINANG - Ratusan Tenaga Bantu Kesehatan (TBK) se-Kabupaten Kampar mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Senin (18/12/2017) di Gedung DPRD Kampar. Kedatangan mereka terkait isu akan dirumahkannya sebagian TBK.

Kedatangan seratusan TBK ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri di ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar. Dari pantauan GoRiau.com, para TBK mengadu kepada Ketua DPRD agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar tidak melakukan pengurangan TBK.

Bahkan para TBK rela gajinya dikurangi asalkan Pemkab Kampar tidak merumahkan sejumlah TBK. Dari informasi TBK diketahui, rencana itu disampaikan lansung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

"Kami rela jika gaji dari Rp1.300.000 dikurangi, asalkan tidak adanya pengurangan TBK diantara kami," teriaknya bersama saat berdiskusi dengan ketua DPRD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kampar mengungkapkan kepada GoRiau.com usai berdiskusi dengan ratusan tbk, bahwa dirinya selaku ketua di DPRD Kampar akan menyampaikan kepada Pemkab Kampar terkait isu merumahkan para TBK tersebut. Karena menurut Ahmad Fikri mengurangi thl sama saja sudah menambah pengangguran, apalagi ada pengurangan TBK.

"Kabarnya memang akan ada pengurangan TBK sekitar seratus dari 550 orang. Dan akan diadakan tes untuk TBK yang akan dianggarkan oleh Pemkab Kampar sebanyak 450 orang pada 2018," kata pria akrab disapa Onga Fikri ini.

Namun kata Ahmad Fikri, para TBK ini akan diperjuangkan dan akan dicari solusi oleh DPRD Kampar agar tidak dirumahkan. Karena menurut Fikri walaupun pemerintah tidak bisa menaikkan gaji, setidak-tidaknya Pemda tidak merumahkan TBK.

"Pemerintah setidaknya bisa mempertahankan TBK ini, karena sudah lama bekerja. Kalau tidak bisa menaikkan gaji, cukup tidak merumahkan," ucapnya.

Selain itu, ketua DPRD Kampar ini juga menegaskan kepada Pemkab Kampar, untuk tidak mengadakan tes kepada tbk yang sudah bekerja sekian tahun. "Kabarnya juga ada tes. Kok tidak dari dulu diadakan tes, kenapa sekarang? Kan ini yang dipertanyakan mereka (tbk, red). Jadi saya juga meminta kepada Pemkab Kampar, jika ingin mengadakan tes, silahkan tes yang belum bekerja," tegasnya. ***