
SELATPANJANG - Dari 9 kecamatan di Kepulauan Meranti, Rangsangpesisir merupakan daerah yang paling tinggi angka kemiskinannya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengentas kemiskinan di sana.
Diceritakan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, laporan dari BPS yang ia terima, kantong kemiskinan terbesar saat ini terjadi di Rangsangpesisir. Meski keseluruhan, tingkat kemiskinan dari 2010 hingga 2016 telah menurun.
Sebelumnya, tahun 2010 angka kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 43 persen. Tahun 2013 turun menjadi 34 persen, tahun 2015 naik 1 persen menjadi 35 persen. Kemudian, beberapa waktu lalu ia mendapat kabar dari BPS bawa tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 30 persen.
Namun, diakui H Irwan, dari angka 30 persen tingkat kemiskinan tersebut, porsi terbesar (kemiskinan) berada di Kecamatan Rangsangpesisir. Padahal upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan terutama dengan memisahkan Rangsangpesisir dari Rangsang dan Rangsangbarat.
"Pemekaran itu memang untuk meningkat dan mempercepat pembangunan," kata H Irwan.
Selain pemekaran, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemda hingga saat ini adalah membangun jalan poros di Pulau Rangsang. Dari Peranggas ke Bokor, ke Sendaur untuk sampai ke Kayuara. Kalau dari Kayuara ke Sonde sudah bagus. Nanti diupayakan pula mengarah ke Tanah Merah, Kedabu, Tanjungmedang dan Tanjungsamak.
Rencananya tahun 2018 mendatang, pembangunan jalan poros di Rangsang tetap diusulkan dengan anggaran multiyears. Jalan itu nantinya akan menghubung Rangsang, Rangsangpesisir, dengan Rangsangbarat. "Ini akan sampai ke titik penyeberangan RoRo ke Pulau Tebingtinggi yang ada di Pecahbuyung. Target kita ini bisa dituntaskan sebelum 2021," ujar Irwan.
Diakui H Irwan, harusnya pada priode pertama jalan sudah baik dan bagus. Namun Juni 2015 ia harus mengakhiri priode itu. Sehingga apa yang sudah diupayakan atau ditargetkan terhenti.
Memang rencana membangun daerah sudah diprogramkan beberapa tahun sebelum ini. Tapi terjadi penurunan DBH yang merupakan dampak dari penurunan pendapatan negara. Sehingga terjadi pemangkasan anggaran di Kepulauan Meranti sekitar Rp500 miliar. Hal ini pula lah berdampak pada realisasi pembangunan di lapangan.
Sebelum ini, upaya mempercepat pembangunan daerah di Kota Sagu pernah mendapat angin segar saat Annas Maamun mencalon Gubri. Waktu itu, antara Annas dan Irwan sudah membuat kesepakatan andai Annas menang, Kepulauan Meranti akan diberi minimal Rp100 miliar pertahun anggaran.
"Itu sudah ditepati (Annas). Namun setelah tak lagi jadi Gubri, porsi kita di APBD Riau sangat-sangat kecil," kata H Irwan.
"Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa puluh tahun baru selesai pembangunan di Kepulauan Meranti. Makanya kita harus punya langkah maju, dan berani untuk masuk ke sistem (Pilgubri)," tambah H Irwan.
Terkait Pilgubri, kata H Irwan, sebenarnya niat tersebut terlebih berlandaskan ingin terjadi percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti. Termasuk Kecamatan Rangsang dan kecamatan lainnya. ***