JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil kembali menyita perhatian publik. Sorotan menguat karena putusan tersebut muncul berbarengan dengan membaiknya citra institusi kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.

Polri menyatakan menghormati putusan tersebut. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan pihaknya masih menunggu salinan resmi dari MK sebelum melakukan kajian lebih lanjut. Ia menegaskan Polri akan mempelajari keputusan tersebut secara menyeluruh.

Sementara itu, penilaian berbeda datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Aminullah Siagian. Ia menilai putusan dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama ketika Polri tengah berupaya memulihkan kepercayaan publik.
"Di saat Polri tengah berbenah dan mulai mendapatkan kembali kepercayaan publik, justru muncul putusan yang terkesan melemahkan eksistensinya. Ini langkah yang kontraproduktif," ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Aminullah menilai larangan tersebut perlu dikaji kembali dari sisi konstitusionalitas dan proporsionalitas. Menurutnya, pembatasan ruang gerak Polri aktif di jabatan sipil tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan lembaga negara dan perlindungan institusional.

Ia mengingatkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan fungsi Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi ruang bagi Polri menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, termasuk penempatan dalam jabatan tertentu sesuai kebutuhan negara.

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk anggota Polri," tegasnya, merujuk pada Equality Before the Law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ia menilai putusan tersebut berpotensi menciptakan preseden yang dapat melemahkan institusi kepolisian dalam jangka panjang.
"Dengan landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, banyak kalangan menilai perlu ada revisi kebijakan atau peninjauan kembali putusan MK agar tidak menimbulkan preseden yang melemahkan lembaga kepolisian di masa depan," pungkasnya. ***