JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah dalam keterangan tertulisnya yang dibaca pada Selasa (8/11/2022), meminta pemerintah memastikan nasib pekerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran perusahaan tekstil agar gelombang penganguran bisa dihindari.

Siaran parlemen yang dikutip GoNEWS.co menyebut, PHK massal mencapai 73.000 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perusahaan lainnya yang tak tergabung dalam Apindo.

Baca Juga: Terapkan PHK, Penjelasan Shopee Indonesia Singgung Ekonomi Dunia 

Baca Juga: Anggota DPR: Kenaikan BBM Bisa Picu Gelombang PHK 

"Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran? Karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan," jelas Najib sebagaimana dikutip GoNEWS.co di Jakarta.

Najib menjelaskan, Indonesia sendiri hingga saat ini belum terjerembab di dalam jurang resesi ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di angka rata-rata 5 persen yang menunjukan sisi positif. Namun, Legislator PAN ini menekankan, pemerintah harus tetap mewaspadai sejumlah hal agar tak masuk dalam jurang resesi ekonomi. Hal tersebut mulai dari inflasi yang terkendali, menjaga daya beli serta intermediasi perbankan.***