DURI, GORIAU.COM - Tekait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Sahat Perdamaian Hutauruk oleh PT Multi Structure, salah satu sub kontraktor PT Chevron Pasifik Indonesia di kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis, Riau, yang diberitakan sebelumnya pada hari Minggu (12/7/2015) lalu.

PT Multi Structure tak membayarkan pesangon karyawannya yang di PHK secara sepihak. Dimana Sahat sudah bekerja selama 5 tahun lebih, sesuai dengan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)-CS WUR 'A' nomor C1050341 yang telah ditandatangani.

"Dalam surat PKWT yang kita ajukan sebagai bukti ke pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), disebutkan pada nomor 19, perjanjian kekaryawanan ini akan putus demi hukum pada periode berakirnya kontrak, dan perusahaan tidak ada kewajiban memberikan santunan/pesangon dengan berakhirnya kontrak kerja tersebut (sesuai dengan Kepmen nomor 04/Men/II/2009)," ungkap Kuasa Hukum PT Multi Structure Marnalom Hutahaean SH MH kepada GoRiau.com, Selasa (14/7/2015) lalu.

Mewakili perusahaan, ia merasa keberatan dengan statment yang beredar melalui media massa. Karena PT Multi Structure mentaati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Kuasa hukum PT Multi Structure juga mempertanyakan dimana ada bukti yang merupakan copy dan copy tidaklah bisa dijadikan sebagai bukti menurut hukum.

"Serikat buruh dalam membela anggotanya harus sesuai Undang Undang nomor 21 tahun 2000, untuk membela anggotanya harus sesuai dengan pasal 4, 23 dan 25. Untuk membela anggota PC FSP KEP-KSPSI kecamatan Mandau-Pinggir yang ada tidak salah," ujar Marnalom didampingi Kepala Cabang PT Multi Structure Mulyo Santoso.

PT Multi Structure menolak putusan pengadilan PHI nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, lanjutnya, kuasa hukum mengajukan surat Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2015.

"Proses hukum sudah menjelaskan dalam Memori Kasasi nomor 206/MH&P/PHI/VI/2015 atas putusan tersebut. Kita saat ini pun tidak menunda-nunda. Proses hukum, belum ada putusan yang bekekuatan hukum tetap. Saat ini ya kita sama menunggu ingkrah dari MA," tutup Marnalom.

Mulyo Santoso Kepala Cabang PT Multi Structure memberikan kuasa khusus kepada Marnalom Hutahaean SH MH (selaku advokat), Yulianto (HRD Manager) dan Sirade Pasolang (HRD Superintendent).

Dimana PT Multi Sebelumnya pernah digugat dalam kasus terkait masalah PKWT oleh beberapa serikat, tapi dimenangkan oleh PT Multi Structure di MA dan sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap.(ric)