JAKARTA – Di tengah menurunnya produksi minyak nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengajukan langkah berani: membiayai eksplorasi migas dari keuntungan sektor hulu.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut usulan ini sebagai solusi realistis di tengah enggannya lembaga keuangan nasional membiayai kegiatan eksplorasi. “Tidak ada satu pun bank di dalam negeri yang mau membiayai eksplorasi. Risikonya terlalu tinggi bagi mereka,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/11/2025).

Djoko menjelaskan, keberhasilan eksplorasi migas di Indonesia sebenarnya sudah meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya satu dari sepuluh pengeboran menghasilkan temuan baru, kini tingkat keberhasilan mencapai 30 persen. “Dari sepuluh pengeboran, tiga di antaranya sudah pasti menemukan cadangan baru. Ini perkembangan besar,” tegasnya.

Namun, tanpa sumber pendanaan yang berkelanjutan, potensi besar tersebut akan terhenti di tengah jalan. Ia mengusulkan agar sebagian keuntungan dari kegiatan hulu — baik milik negara maupun kontraktor — dialokasikan kembali untuk membiayai eksplorasi di cekungan baru.

“Negara lain sudah melakukan ini. Inggris menemukan ladang gas besar karena pendapatan hulu mereka digunakan kembali untuk eksplorasi. Malaysia juga meniru model yang sama lewat Petronas,” paparnya. 

Saat ini, dana eksplorasi Indonesia hanya sekitar US$1 miliar per tahun. Angka itu jauh dari cukup untuk menggali 65 cekungan hidrokarbon belum tergarap yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kalau kita mau mandiri energi, harus berani investasi di eksplorasi, bukan hanya menunggu investor asing,” kata Djoko.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah berjaya sebagai produsen minyak dengan produksi mencapai 1,7 juta barel per hari pada dekade 1980-an. Kini, produksi nasional tidak sampai separuhnya, sementara kebutuhan terus meningkat. “Dulu kita anggota OPEC karena surplus. Sekarang malah tergantung impor minyak mentah, LPG, dan bensin,” ujarnya. 

Meski begitu, Djoko menyebut program energi terbarukan seperti biodiesel sudah menunjukkan hasil positif. “Untuk solar, kita sudah bisa mandiri dengan B30 dan B35. Sekarang saatnya memperkuat bensin dengan bioetanol dan kendaraan listrik,” katanya.

Menurutnya, pembahasan RUU Migas yang sedang digodok di DPR adalah momentum tepat untuk menata ulang kebijakan eksplorasi nasional. Pendanaan yang bersumber dari keuntungan hulu diyakini akan lebih aman dan berpihak pada kemandirian energi Indonesia.

“Kalau sebagian keuntungan hulu diputar kembali untuk eksplorasi, kita tidak hanya menambang masa lalu, tapi sedang menyiapkan masa depan energi bangsa,” pungkas Djoko. ***