JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para pejabat dan tokoh publik yang mendatangi lokasi bencana di Sumatra. Ia menegaskan kunjungan ke daerah terdampak tidak boleh sekadar menjadi ajang foto-foto atau pencitraan diri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Kepala negara mengaku prihatin melihat kecenderungan sebagian pihak menjadikan lokasi bencana layaknya “wisata bencana”.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kami tidak mau ada budaya wisata bencana,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kehadiran pejabat di wilayah terdampak seharusnya berorientasi pada solusi nyata bagi warga, bukan sekadar simbolik. Prabowo menekankan pentingnya tindakan konkret di lapangan.

“Lihat apa yang kurang. Di sini air bersih kurang, apa tindakannya? Di situ BBM kurang, daerah masih terisolasi, bagaimana solusinya? Itu yang dibutuhkan,” tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen yang dinilainya telah bekerja nyata dalam penanganan bencana. Ia menyebut TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR, hingga pegawai Pertamina dan PLN yang turun langsung membantu masyarakat.

“Relawan dan warga masyarakat juga bahu-membahu membantu evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses. Kita semua satu tim, dan saya ucapkan terima kasih,” ucapnya.

Sorotan Presiden tersebut sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah. Ia menilai sejumlah politikus dan pejabat kerap memanfaatkan momen bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai panggung untuk mendongkrak popularitas.

“Mereka sering lupa bahwa penderitaan masyarakat juga merupakan imbas dari kebijakan dan kinerja mereka yang buruk,” kata Dedi, Rabu (3/12/2025).

Ia menilai ekspresi kepedulian yang ditampilkan saat pembagian bantuan kerap dibalut kepentingan pencitraan. Praktik tersebut, menurutnya, sudah menjadi kebiasaan yang seharusnya dihentikan.

“Elite seharusnya fokus mengevaluasi kebijakan dan menyelamatkan kondisi alam Indonesia, bukan menunggangi bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar luas rekaman video dan foto sejumlah politikus serta pejabat pemerintah yang mendistribusikan bantuan kepada korban banjir dan longsor di Sumatra. Aksi tersebut menuai kritik publik karena dinilai sarat pencitraan dan minim empati terhadap penderitaan korban. ***