JAKARTA – Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin kuat. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai keterlibatan langsung Presiden akan menentukan keberhasilan perubahan yang dituntut masyarakat.

"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," ujar Nasir, Jumat (12/9/2025). Menurutnya, dengan kepemimpinan langsung dari kepala negara, rencana strategis Polri bisa benar-benar berjalan dan hasilnya dirasakan publik.

Reformasi Polri sejatinya sudah digulirkan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Nasir mengakui masih banyak perilaku aparat yang belum memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, ia menilai dibutuhkan langkah lebih tegas.

Dalam konteks ini, DPR RI memilih tidak terlibat langsung dalam komisi reformasi Polri yang akan dibentuk. "DPR nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap komisi tersebut," jelas Nasir. Ia menambahkan, setiap lima tahun Polri membuat rencana strategis, sementara setiap tahun dibuat rencana kerja. "Presiden bersama menterinya bisa mengevaluasi dan memfasilitasi agar target itu tercapai," tambahnya.

Dorongan reformasi Polri ini sebelumnya juga disampaikan langsung oleh tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam dialog tiga jam bersama Presiden Prabowo di Istana, Kamis (11/9), GNB menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian.

Pendeta Gomar Gultom, perwakilan GNB, mengatakan usulan itu langsung disambut Presiden. "Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Ini juga atas tuntutan masyarakat yang cukup banyak," ungkapnya.

Kini, publik menunggu apakah Prabowo hanya akan menugaskan sebuah komisi, atau justru mengambil alih kepemimpinan langsung sebagai tanda keseriusan menjawab tuntutan reformasi Polri. ***