PEKANBARU – Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kampung Demokrasi dan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 250.000 UMKM tersebar di wilayah Lancang Kuning. Namun, tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini adalah kontinuitas produksi dan akses pembiayaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Riau, Taufik OH, dalam rapat pleno pertama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau, Selasa (28/2/2025). Menurutnya, meskipun UMKM di Indonesia, termasuk di Riau, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas produk dan tingkat pendidikan pelakunya, kendala pembiayaan masih menjadi hambatan utama.

"UMKM kita sudah maju. Mereka memiliki produk berkualitas dan pendidikan yang baik. Namun, masalahnya terletak pada kontinuitas produksi dan akses pembiayaan," ujar Taufik.

Pemerintah telah berupaya membantu melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas pelaku UMKM, pelatihan, dan program ekspor. Namun, setelah melalui tahap awal pembinaan, banyak UMKM kesulitan mempertahankan kontinuitas produksi akibat keterbatasan modal.

"Pada saat mereka sudah mulai memproduksi, masalah kontinuitas selalu muncul. Akses masyarakat terhadap produk mereka terbatas, dan akses pembiayaan juga sulit," tambahnya.

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan dari koperasi telah menjadi solusi parsial. Namun, Taufik menekankan perlunya diskusi khusus untuk mengatasi permasalahan pembiayaan ini.

"Kami membutuhkan diskusi yang mengarah pada solusi konkret untuk masalah pembiayaan UMKM," tegasnya.

Taufik juga menyoroti peran UMKM dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Menurutnya, sektor UMKM memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama sejak 2021. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan dukungan pembiayaan yang lebih baik.

"Setelah dibantu di awal, dilatih, dan mulai memproduksi, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kontinuitas. Kreativitas mereka sudah ada, tetapi keterbatasan biaya menjadi kendala untuk meningkatkan produksi," pungkasnya.

Dirinya berharap agar TPAKD dapat memasukkan sektor UMKM sebagai salah satu agenda utama dalam pembahasannya. ***