BENGKALIS, GORIAU.COM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis diminta untuk melakukan penertiban terhadap pos-pos APMS yang diduga melakukan modifikasi terhadap alat penakar liter. Praktek seperti itu jelas melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan bisa berimplikasi hukum.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bengkalis, Khairul Saleh kepada wartawan, Selasa (16/4/2013). Bukan hanya pos-pos APMS, tapi juga para pengecer sebagian mereka juga melakukan praktik-praktik seperti ini.

Pria yang akrab disapa Atah ini mengatakan, secara kasat mata memang hasil modifikasi ini tidak terlihat karena dilakukan secara profesional dengan bantuan tukang las. Tapi kalau dituangkan ke jiregen, baru terlihat ternyata hasil takaran alat liter tidak sesuai seharusnya.

''Kan ada gelen atau jerigen kecil ukuran satu liter. Kalau takarannya betul, seharusnya satu liter itu bukan pas dileher gelen tapi lebih tinggi lagi,'' ujar Atah.

Memang kekurangannya tidak banyak. Namun jumlah warga yang mengisi kendaraan mereka dengan premium bukan satu dua orang melainkan cukup banyak. Sehingga secara akumulasi, tingkat kerugian konsumen juga cukup besar.

''Praktik-praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan, Disperindag harus mengambil langkah secepatnya,'' ujarnya lagi.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan inspeksi mendadak. Jika terbukti ada pos APMS yang melakukan modifikasi terhadap alat takar liter, maka harus diberi sanksi dengan mencabut izinnya. Tidak hanya itu, APMS selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengaturan pos-pos APMS, juga harus diberi sanksi.

''Pos APMS ini kan perpanjangan tangan APMS, jadi sudah menjadi kewajiban APMS untuk selalu melakukan pengawasan,'' ujar Atah lagi.

Terpisah Kepala Dinas Perindag H Amir Faisal saat dihubungi sedang ada acara. Sementara Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Herliawan ketika dihubungi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas informasinya. Pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah seperlunya secara berjenjang.

''Maksud berjenjang seperti ini, mengingat pos APMS itu kewenangannya ada di APMS, maka kita tegur dulu APMS-nya. Minta mereka melakukan penertiban terhadap pos-pos APMS. Bagaimana responnya, kalau ternyata tidak ada perubahan, maka kita bisa mengambil tindakan yang lebih tegas lagi,'' ujarnya. (jfk)