BENGKALIS, GORIAU.COM - Tak kunjung kuorumya paripurna di DPRD Bengkalis membuat kecewa semua pihak. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah. Ia mengaku heran dengan rendahnya partisipasi anggota dewan menghadiri rapat paripurna. Selaku pimpinan ia sudah memberitahukan seluruh anggota untuk dapat hadir pada rapat paripurna yang sudah dua kali batal itu.

''Selaku ketua dewan saya sudah memberitahukan kawan-kawan untuk hadir pada rapat paripurna. Selaku pimpinan saya tidak bisa memaksakan kehadiran kawan-kawan. Rapat paripurna ini sendiri jika terlaksana kemarin saya yang akan memimpin langsung,'' ujar Jamal.

Politisi PKS ini hanya bisa mengimbau kepada rekan-rekannya sesama wakil rakyat untuk hadir pada rapat paripurna. Sebab kalau tidak dituntaskan pembahasan Ranperda PBB ini sampai batas waktu minggu pertama Mei sesuai deadline Kementerian Keuangan, maka Pemkab Bengkalis tidak bisa memungut PBB Perdesan dan Perkotaan.

''Seperti diketahui bahwa pusat telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut PBB Perdesan dan Pekotaan. Sebagai payung hukumnya, daerah harus membuat Perda. Tanpa adanya Perda, daerah tidak bisa melakukan pemungutan pajak tersebut,'' tutup Jamal. (jfk)