JAKARTA – Aparat kepolisian diminta bersikap manusiawi dan menghentikan tindakan represif dalam menangani aksi masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Dikutip dari Kompas.com, permintaan itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, menanggapi bentrokan antara masyarakat dengan aparat Polri dan TNI AL di Pulau Rempang pada Kamis. Tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi saat bentrok tersebut dikabarkan mengenai sejumlah siswa dan bayi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Ya kita tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat (8/9/2023), dikutip Antara.

Dia mengatakan, polisi tentunya sudah mempunyai standar prosedur operasional (SOP) pengamanan, sehingga perlu jadi pedoman bagi yang bertugas, terutama saat menghadapi aksi protes masyarakat.

“Itu sudah ada standarnya. Itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati,” kata mantan Ketua MK itu.

Lanjut Mahfud, polisi perlu menghormati siapa pun saat bertugas, terutama para orangtua dan anak-anak. “Iya (itu) sudah ada SOP-nya nanti kita tinggal lihat saja,” ujar Mahfud.

Sementara Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, Komnas HAM menyesalkan terjadinya bentrok antara warga sipil dengan aparat tersebut.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya bentrok antara aparat dengan warga setempat yang menimbulkan korban baik anak-annak maupun orang dewasa," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

Komnas HAM mendesak aparat kepolisian menghentikan pengerahan pasukan di lokasi bentrok.

Komnas HAM meminta agar tindakan represif kepada masyarkat bisa diganti dengan dialog.

"Komnas HAM (juga) meminta pembebasan terhadap warga yang ditahan," imbuh Atnike.

Atnike pun meminta pemerintah daerah setempat memulihkan masyarakat yang mengalami kekerasan dan trauma.

"Termasuk anak-anak yang memerlukan pemulihan khusus," imbuh dia.

Terakhir, Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah, juga aparat penegak hukum menerapkan pendekatan humanis untuk sengketa agraria, dan proyek strategis nasional.

Sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat Polri dan TNI AL pada Kamis (7/9/2023). Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.***