PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Terkait adanya aktifitas pencurian timah di sekitar Pulau Seruse, tak jauh dari perbatasan Kepulauan Riau (Kepri) dan Pelalawan di Kecamatan Kuala Kampar. Pihak kepolisian Polres Pelalawan mengaku belum menerima adanya laporan dari pihak yang dirugikan.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Pelalawan, AKBP Ade Johan HS melalui Paur Humas, IPDA Edy Haryanto, Kamis (12/2/2015). Dikatakannya, pihaknya belum menerima laporan pencurian timah dari masyarakat setempat maupun dari Pemkab Pelalawan dalam hal ini Distamben.

"Kita belum menerima laporan soal itu. Tak mungkin kita bergerak jika hanya berdasarkan isu, tanpa adanya bukti," ujarnya.

Edy menegaskan, jika pihaknya sudah menerima laporan dari pihak yang dirugikan, pihaknya akan bergerak.

"Kalau sudah ada laporan dari pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun Pemkab Pelalawan yakni Distamen, baru kita bergerak," tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan GoRiau.com soal dugaan pencurian yang dilakukan oleh kapal-kapal timah luar yang tiap malam melakukan penambangan liar pada malam hari.

Menurut warga Kelurahan Teluk Dalam, Dedi, bahwa lokasi pencurian timah itu berlangsung di sekitar Pulau Seruse. Tak jauh dari perbatasan Kepri dan Pelalawan di Kecamatan Kuala Kampar.

Pencurian timah oleh kapal-kapal yang diduga berasal dari Kepri itu sudah berlangsung cukup lama dan sangat merugikan Kabupaten Pelalawan secara umum dan masyarakat Kuala Kampar khususnya.

Dedi bahkan mengaku sudah menyaksikan langsung aksi pencurian bersama aparat Desa Tanjung Sum, Sungai Solok dan Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar.

"Saat nampak lampu kapal pompong kami Polair Kepri langsung mengejar kami. Yang pasti pencurian itu memang benar terjadi," jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya bersama masyarakat juga pernah berdiskusi dengan Polsek setempat. Tapi alasannya saat itu batas wilayah belum jelas, jadi belum bisa berbuat banyak.

Karena itu, selaku warga dirinya berharap agar Pemkab Pelalawan dan Polres segera melakukan tindakan tegas terhadap aksi pencurian yang merugikan masyarakat dan daerah.(***)