TELUKKUANTAN - Sekitar 20 orang PNS di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing), Riau yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) IV diwajibkan untuk cek urine.

Kebijakan itu diambil Wakil Bupati Kuansing H. Halim, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para PNS.

"Mereka saya wajibkan tes narkoba ke BNNK. Kalau tak ada surat keterangan bebas narkoba, saya tak akan izinkan mereka ikut Diklatpim IV," ujar Halim baru-baru ini di Telukkuantan.

Dikatakan Halim, para PNS yang akan mengikuti Diklatpim IV dibiayai oleh negara. Karena itu, mereka harus menjalani secara sungguh-sungguh dan terbebas dari narkoba.

"Ini juga pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Kan lebih bagus ditangani BNN, dari pada menjalani proses hukum. Kalau penjara, PNS langsung berhenti," ujar Halim.

Halim pun menegaskan, jika ada PNS yang akan menjalani Diklatpim IV tidak melampirkan dokumen bebas narkoba, maka ia tidak memberikan izin.

Sebelumnya, Halim mengumpulkan seluruh bendahara OPD yang ada di Kuansing. Mereka langsung menjalani cek urine.

"Hasilnya sudah keluar dan sudah banyak PNS yang sadar akan bahaya narkoba," ujar Halim. Ia berharap, PNS menjadi garda terdepan dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Karena PNS adalah panutan masyarakat.***