JAKARTA – Partai Prima berhasil memenangkan gugatannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam putusannya memerintahkan agar Pemilu 2024 ditunda. Namun, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyebut putusan tersebut "aneh".

"Putusan ini aneh. Secara keperdataan, putusan ini harusnya hanya mengembalikan hak keperdataan pemohon. Tidak bisa kemudian mengubah jadwal pemilu," ujar Zainal dalam pesan tertulis, Kamis (2/3/2023).Zainal menegaskan bahwa PN tidak berwenang untuk menunda pemilu, karena ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang menangani proses pemilu.

"Harusnya ini menjadi persoalan kompetensi hakim yang memutusnya," kata Zainal.

Menurut Zainal, KPU harus mengajukan banding terhadap putusan ini dan mengingatkan kembali persoalan kompetensi hakim dalam menangani kasus ini.

Dalam permohonannya, Partai Prima meminta hakim menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta hakim untuk menghukum KPU dengan memulihkan kerugian imateriil, yaitu dengan mewajibkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Putusan ini diambil setelah persidangan yang telah berlangsung dan diadili oleh Ketua Majelis T. Oyong dengan anggota hakim H. Bakri dan Dominggus Silaban.

Meski demikian, putusan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak mengkritik keputusan ini sebagai langkah yang tidak bijaksana karena dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat, sementara pihak lain menganggap putusan ini sebagai kemenangan bagi demokrasi karena mengawal hak asasi warga negara dalam memilih pemimpin yang tepat. ***