
PEKANBARU – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan komitmen penuh dalam memperbaiki sistem migrasi kerja agar lebih efisien, legal, dan aman bagi para pekerja migran. Langkah ini diambil menyusul terus meningkatnya kasus deportasi pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri, terutama dari Malaysia, akibat proses keberangkatan yang tidak prosedural.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jalur resmi migrasi kerja. Ia mengungkapkan, sebagian besar PMI yang dideportasi adalah mereka yang berangkat secara ilegal tanpa data resmi.
“Mayoritas yang dideportasi itu tidak melalui jalur resmi, jadi tidak terdaftar. Kita tahu keberadaannya justru dari data imigrasi Malaysia,” ungkapnya saat kunjungan ke Riau, Sabtu (31/5/2025).
P2MI akan mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai dari sosialisasi massif di daerah rawan migrasi non-prosedural, penegakan hukum terhadap calo dan oknum perusahaan yang menyalahgunakan kewenangan, hingga perombakan sistem administrasi migrasi kerja yang selama ini dinilai berbelit.
“Kita akan sederhanakan prosesnya. Jalur pelayanan harus dipersingkat agar orang tidak tergoda memilih jalur ilegal. Kita juga benahi pengelolaan ekosistem migrasi, baik dari daerah asal maupun tujuan,” jelas Abdul Kadir.
Sebagai bagian dari penanganan, sebanyak 196 PMI yang baru saja dideportasi dari Malaysia kini dalam tahap reintegrasi. Mereka akan didata ulang dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Pekerja yang sakit akan mendapat perawatan, sementara yang ingin berwirausaha akan diberikan pelatihan dan pendampingan usaha.
“Kehadiran saya bersama Pak Gubernur menunjukkan komitmen negara untuk hadir dan peduli. Kami ingin mereka pulang dengan martabat,” tegas Menteri P2MI.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program nasional ini. Ia menyadari, posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya salah satu wilayah paling rawan terhadap perlintasan pekerja migran ilegal.
“Riau sangat dekat dengan Malaysia, hanya dua jam perjalanan. Budaya juga mirip, sehingga banyak PMI non-prosedural tidak terdeteksi karena sulit dibedakan dengan warga lokal,” ujar Wahid.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan fasilitas penampungan sementara bagi PMI yang dipulangkan. Selain itu, Pemprov akan aktif dalam pemberian jaminan sosial, kesehatan, dan pendampingan hingga para PMI kembali ke daerah asal.
“Saya pastikan Riau siap menjadi bagian dari solusi. Kita sudah bicara dengan Pak Menteri untuk membangun sistem yang lebih baik, dan saya bertanggung jawab menyelamatkan anak-anak bangsa,” tegasnya.
Upaya kolaboratif antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu menekan angka keberangkatan PMI ilegal dan memperkuat perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. ***