PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada instansi dan lembaga terkait agar rutin melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.

Karena menurutnya BUMD bukan perusahaan pribadi, melainkan berdiri dengan uang rakyat. Jadi evaluasi terhadap perusahaan berplat merah tersebut wajar dan harus dilakukan.

"BUMD itu bukan perusahaan pribadi, tapi milik daerah. Ini juga sudah didiskusikan dengan DPRD, jadi BUMD seperti ini harus dievaluasi," tegas Andi Rachman (sapaan akrabnya).

Instansi terkait seperti Biro Perekonomian Setdaprov Riau agar dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan daerah ini. "Semua ada aturannya, jangan ada yang bertindak semaunya," lanjut Andi.

Selain itu, Andi juga meminta kepada manajemen BUMD lebih harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena pembentukannya menggunakan uang rakyat. Karena itu jelas setiap apa yang dilakukan manajemen harus dipertanggungjawabkan, bukan sebaliknya.

Sebelumnya, BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dikeluhkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau karena menolak memberikan laporan keuangan.

Pada hal kehadiran tim auditor BPKP ke PT SPR Januari lalu itu merupakan permintaan Pemprov Riau. Hal itu pun sudah disampaikan ketika para tim audit ini menyampaikan maksud dari kedatangannya ke perusahaan yang mengelola migas tersebut.***