SELATPANJANG - Piutang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai Rp.12 miliar. Piutang itu dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur RSUD Kepulauan Meranti, dr Ria Sari, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) RSUD Kepulauan Meranti, Miftah saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Rabu (27/2/2019) diruangannya, mengatakan piutang yang belum dibayarkan mencapai Rp.12 miliar.

Adapun piutang Jamkesda tahun 2017 pertanggal 31 Desember 2018 hanya tersisa dua bulan. Sedangkan piutang BPJS 2018 tersisa sebanyak tiga bulan. Saat ini sisa piutang kedua jaminan kesehatan itu akan tersisa sekitar Rp 4 miliar.

"Dalam waktu dekat Jamkesda sudah dibayarkan oleh Pemkab Kepulauan Meranti sekitar Rp 5 miliar, sedangkan BPJS mengkonfirmasi akan membayar sisa piutang mereka sekitar Rp 3 miliar, jika dibayarkan sisa piutang keduanya saat ini tinggal sekitar Rp 4 miliar lagi," kata Miftah.

Diakui Miftah, dengan adanya piutang yang cukup besar ini tentu membuat operasional sedikit terganggu. Dimana pihak RSUD kesulitan untuk menebus hutang obat-obatan, pembelian barang habis pakai dan regen labor yang sudah di suplai oleh pihak ketiga.

Namun, kata Miftah pihaknya berupaya dan tetap mencari solusi terkait persoalan tersebut. Adapun langkah untuk mengatasi kekurangan dana pelayanan kesehatan di RSUD, salah satunya dengan menggunakan dana pengklaiman BPJS setiap bulannya.

"Solusi kita yakni dengan pengklaiman BPJS yang dibayarkan setiap bulannya. Selain itu kekosongan obat juga tidak terjadi, karena ada banyak supplier obat yang kita lakukan kerjasama dengan kualitas obat yang sama juga," jelasnya.

Dijelaskan Miftah, baru dua tahun belakangan terjadi tunggakan piutang yang cukup besar, sedangkan tahun sebelumnya tidak seperti ini dikarenakan adanya pengaruh defisit keuangan daerah.

"Hal ini kita sudah sampaikan ke Pemkab dan juga sudah disampaikan melalui hearing di DPRD. Semuanya sudah memahami, makanya pada tahun ini piutang itu segera dibayarkan," jelasnya.

Meski demikian, kata Miftah, walaupun operasional sedikit terganggu, namun pihaknya tidak akan ada penghentian pelayanan. 

"Tidak ada pelayanan kesehatan di RSUD yang terganggu kita tetap memberikan layanan terbaik kepada pasien. Keterlambatan pembayaran piutang tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi kesehatan menanggapi hal ini dengan meminta kedua layanan jaminan kesehatan itu menyelesaikan permasalahan finansialnya.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM mengatakan Pemkab harus segera menyikapi persoalan tunggakan tersebut.

Politisi Gerindera itu mengatakan, pihaknya mengharapkan permasalahan finansial tunggakan kesehatan baik oleh Jamkesda maupun BPJS dapat segera diselesaikan. Sehingga, klaim pembayaran RSUD juga dapat diselesaikan.

"Ini harus diselesaikan, jangan dianggap remeh, nanti pelayanan terhadap masyarakat ikut terganggu," ungkapnya. ***