PEKANBARU – Rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang digelar Sabtu (16/8/2025) menyisakan kontroversi. Agenda utama rapat tersebut adalah laporan Panitia Khusus terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan pengumuman perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Partai Demokrat.

Namun, publik menyoroti proses pergantian dua kader Demokrat, Pangkat Purba dan Fathullah, yang bertukar posisi dari Badan Musyawarah (Banmus) ke Badan Anggaran (Banggar) dan sebaliknya. Pergantian ini dinilai melanggar aturan, mengingat AKD DPRD Pekanbaru baru terbentuk sejak November 2024 atau belum genap satu tahun.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 47 Ayat 5, perpindahan anggota dari Banmus ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya minimal 2 tahun 6 bulan, dan berdasarkan usulan fraksi.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menanggapi bahwa pergantian tersebut murni merupakan urusan internal partai dan tidak mempengaruhi fraksi lainnya.

"Soal pergantian anggota Demokrat di AKD, itu murni internal partai dan tidak mengganggu komposisi fraksi lain. Perubahan ini pun hanya sebatas penyegaran di tubuh Demokrat. Kita pun juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan partai di tingkat DPD Demokrat Riau," ujar Azwendi, Ahad (17/8/2025).

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Achmad Faisal Reza, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi terkait polemik ini. ***