JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar, mengingatkan Pemda agar tidak memberikan surat keterangan palsu terkait domisili kepengurusan Parpol. Demikian Ia sampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu secara virtual kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda), Rabu (23/3/2022).

Bahtiar menjelaskan-sebagaimana dikutip GoRiau.com dari keterangan Puspen Kemendagri di Pekanbaru, surat keterangan tersebut sering menjadi salah satu objek yang disengketakan dan memiliki dampak hukum.

"Misalnya, tidak ada pengurus (dan) kantor partainya di situ, di kecamatan itu, atau tidak ada kantor di desa itu, atau kelurahan itu, tapi diberikan keterangan ada," terang Bahtiar.

Bahtiar berharap, melalui gelaran sosialisasi ini, Pemda dapat melakukan langkah lebih awal untuk mempersiapkan berbagai dukungan yang dibutuhkan terkait pendataan, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu.

Mengutip PKPU 6/2018, surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diterbitkan oleh camat atau sebutan lain seperti lurah/kepala desa atau sebutan lain.***