PEKANBARU, GORIAU.COM - Hari ini, 13 Mei 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani perpanjangan kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut. Ini dilakukan bertepatan dengan berakhirnya Inpres No.6 Tahun 2013 tentan Moratorium Izin Hutan dan Lahan Gambut.

Menanggapi perpanjangan moratorium tersebut, Andiko Sutan Mancayo selaku Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Rabu (13/5/2015) kepada GoRiau.com mengatakan, jangan sampai kebijakan ini dilakukan hanya sebagai pencitraan. "Moratorium hanyalah satu prasyarat perbaikan tata kelola kehutanan. Kebijakan perpanjangan moratorium tak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak mereview perizinan, penegakan hukum, penataan penguasaan hutan serta perbaikan peraturan," kata Andiko.

"Perpanjangan moratorium tak boleh lepas dari empat hal itu. Kalau lepas, moratorium terjebak pada pencitraan semata," lanjutnya.

Menurut Andiko, keempat hal tersebut sebenarnya sudah dijalankan pemerintah. Hanya saja tidak terkonsolidasi. "Perlu adanya provinsi contoh untuk mengukur hal tersebut. Riau atau Jambi bisa menjadi provinsi rujukan, agar semua aspek bisa dilihat. Pemerintah bisa melakukan moratorium semua izin dulu, lalu review izin. Lakukan komposisi ulang penguasaan skala besar dengan penguasaan rakyat dan lingkungan," jelas Andiko.

Setelah itu dilakukan, katanya, buat peraturan perbaikan tata kelola hutan dan cabut izin yang bertentangan. "Bila itu semua sudah dilakukan, pengelolaan baru bisa dimulai," jelas aktivis lingkungan yang juga seorang lawyer ini.

Andiko menyarankan, pemerintah perlu membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai panduan awal. Hingga kegiatan tidak tersendat dan terpisah-pisah. "Inisiatif ini harus terkonsolidasi dengan waktu terukur. Untuk itu diperlukan adanya tim khusus untuk mengerjakan hal tersebut," tandas Àndiko.(wdu)