
JAKARTA -Partai Demokrat mengaku tidak terkejut dengan berkoalisinya Moeldoko Cs dengan Yusril Ihza Mahendra. Sebab, Demokrat paham bagaimana ambisiusnya Moeldoko dalam mencapai keinginannya.
"Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu. Sudah ada pembicaraan diantara mereka berdua ini, melalui zoom meeting, dari rumahnya KSP Moeldoko di Menteng, pada awal Agustus 2021," terang Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam rilis yang diterima GoRiau.com.
Strategi mereka, kata Herzaky, dalangnya Moeldoko, dan wayangnya adalah Yusril, dengan pemeran pembantu para pemohon yang merupakan mantan kader Demokrat. Sebab seperti yang sama-sama diketahui, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya.
"Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan bahwa upayanya membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD ART Partainya. Itu baru masuk akal," tegasnya.
Selain itu, Yusril dinilainya tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung.
"kami juga memperhatikan instabilitas emosi pak Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh, pak Yusril sekarang menggugat AD ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung anaknya menjadi Calon Bupati di Belitung Timur; lalu apa respons pak Yusril? Dia katakan, Pak SBY tidak akan bisa maju Nyapres 2004, kalau tanpa dukungan PBB. Sungguh Pembodohan Publik. Sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya," terangnya.
Tanpa PBB, sambung Herzaky, SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju sebagai calon presiden. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk maju. Tapi bukan itu persoalannya. Demokrat mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional.
"Karena itu, kami juga bertanya, lagi-lagi soal kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Begini, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar 100 milyar. Ada buktinya. Ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif 100 milyar," ungkapnya.
Faktanya, seminggu kemudian, tanpa Yusril, Demokrat memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh pemerintah. Sekarang, Demokrat tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalah.
Sebagai latar belakang penunjukkan Yusril ini, sambungnya, Tim KSP Moeldoko terbelah tiga. Drh Johny Alen dan Nazarudin menghendaki Saudara Yosef Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. Tapi KSP Moeldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai Pengacaranya.
Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di Jakarta Selatan, dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi, rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain.
"KSP Moeldoko kemudian marah besar saat mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Moeldoko tidak bekerja, untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian milyar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi, untuk KSP Moeldoko diporotin milyaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika," tuturnya.
Saat ini, lanjut Herzaky, semuanya kini kembali ke KSP Moeldoko. Dan Moeldoko punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat.
"Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Bukankah saat ini Tim KSP Moeldoko pun sudah cerai-berai. Max Sopacua mundur teratur. Cornel Simbolon mundur. Nazarudin pun sebagai salah satu investor keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan Kader Partai Demokrat, untuk menggugat Ketum AHY."
Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada tanggal 18 April 2021. Demokrat meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera.
Posisi Nazarudin sekarang digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena argometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie, dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisal ES.
Pilihan kedua, KSP Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya. Demokrat yakin, InsyaAllah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, mereka dapat memenangkan proses hukum ini.
"Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah Partai sendiri. Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra," ujarnya.
Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain," ujarnya lagi.
Kepada seluruh rakyat Indonesia, Para tokoh nasional, akademisi, LSM, dan seluruh elemen masyarakat, Demokrat atas nama pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat, mengucapkan ribuan terimakasih atas seluruh bantuan, perhatian dan dukungannya kepada Demokrat dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan Demokrat dari para begal politik. ***