PEKANBARU – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru, Abdul Wahid-SF Hariyanto, Paradigma mendorong pemerintah daerah memiliki target konkret dalam menjaga dan memulihkan hutan. Salah satu langkah strategis adalah percepatan implementasi Perhutanan Sosial dalam kebijakan Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Kebijakan nasional ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan serapan karbon melalui aksi mitigasi, dengan Perhutanan Sosial sebagai pilar utama. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

FOLU Net Sink 2030 menjadi ujung tombak mitigasi perubahan iklim Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Kebijakan ini menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) lebih tinggi dibanding emisi yang dihasilkan pada 2030. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi hingga 140 juta ton CO₂e, dengan kontribusi 54,58% tanpa bantuan internasional dan 58,7% dengan bantuan internasional.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyusun Rencana Operasional (Renops) melalui SK MenLHK Nomor 168 Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) daerah, termasuk Riau. Provinsi ini menjadi wilayah prioritas dengan luas area intervensi mencapai 5,7 juta hektare yang tersebar dalam 12 aksi mitigasi. Implementasi dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi emisi dengan membatasi atau melarang aktivitas deforestasi serta meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap karbon.

Direktur Paradigma, Riko Kurniawan, menyatakan bahwa pemulihan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas serapan karbon. Lahan yang telah memperoleh izin Perhutanan Sosial menjadi sasaran utama untuk program ini. Hingga November 2024, luas Perhutanan Sosial yang memiliki izin mencapai 181.121 hektare, dengan 170 Surat Keputusan (SK) dan 32.296 kepala keluarga (KK) penerima manfaat. Rehabilitasi dilakukan melalui program RHL dengan dukungan pendanaan dari berbagai skema, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Paradigma bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Teluk Lanus juga berupaya menjaga ekosistem hutan rawa gambut melalui penanaman 13.200 pohon endemik lokal. Program ini bertujuan mempertahankan keanekaragaman hayati serta mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pemeliharaan tanaman, hingga penanaman pohon. Jenis tanaman yang ditanam meliputi Meranti, Suntai, Kelat, Pulau, Trembesi, Cekerung, Pelawan Putih, Gerunggang, Punak, Sentul, dan tanaman Multi-Purpose Tree Species (MPTS) seperti sagu.

Ketua LPHD Teluk Lanus, Sutriadi, menyampaikan bahwa program rehabilitasi ini sejalan dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di area hutan desa. "Dengan menanam 13.200 pohon endemik lokal dan sagu, kami berharap dapat memperkuat ekosistem hutan rawa gambut serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Partisipasi aktif masyarakat desa menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal," ujarnya.

Meskipun implementasi Perhutanan Sosial terus berjalan, masih terdapat kendala dalam penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan pengelolaan pasca-RKPS. Hingga saat ini, baru 30 unit RKPS yang telah disahkan. Selain itu, jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bersertifikasi Gold dan Silver masih terbatas, dengan hanya empat KUPS meraih Gold dan 26 KUPS mendapatkan Silver.

Provinsi Riau memiliki target Perhutanan Sosial seluas 1,2 juta hektare. Namun, berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) IX, luas yang tersedia hanya sekitar 600 ribu hektare. Agar program ini berjalan efektif, dukungan penuh dari pemerintah daerah diperlukan, terutama dalam pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Riko Kurniawan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. "Paradigma, sebagai Implementing Partner Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), bersama masyarakat melakukan penanaman di Hutan Desa Teluk Lanus yang berada di Lanskap Semenanjung Kampar. Kegiatan ini sejalan dengan semangat mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kami berharap langkah awal ini dapat mendorong upaya lebih besar dalam menyelamatkan hutan yang tersisa dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi," ungkapnya.

Integrasi kebijakan FOLU Net Sink 2030 dengan program Perhutanan Sosial membuka peluang besar bagi Riau untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.