
PEKANBARU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau mencatat luas perhutanan sosial di Riau telah mencapai 180.150,04 hektare. Luasan tersebut terbagi dalam lima skema pemanfaatan hutan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara sah.
Plt. Kepala DLHK Riau, Alwamen, melalui Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut, dan Perhutanan Sosial, Budi Hidayat, menyatakan bahwa program Perhutanan Sosial menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengelola kawasan hutan.
Menurutnya, masyarakat kerap terbentur dengan larangan pemanfaatan hutan, padahal wilayah tersebut menjadi sumber penghidupan mereka. Program ini memberikan akses legal agar mereka dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, jelas Budi Hidayat, Kamis (6/2/2025).
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021, terdapat lima skema perhutanan sosial yang telah diterapkan di Riau, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (HA). Saat ini, jumlah persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial di Riau telah mencapai 166 unit dengan total luas sekitar 180 ribu hektare.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui beberapa tahapan utama, seperti penataan areal dan penyusunan rencana kerja, baik jangka panjang (10 tahun) maupun tahunan. Selain itu, program ini juga mencakup pengembangan usaha berbasis hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanganan konflik tenurial agar pengelolaan hutan berjalan tanpa perselisihan, serta pendampingan dan kemitraan lingkungan yang melibatkan penyuluh serta tenaga pendamping profesional.
Rencana kegiatan perhutanan sosial juga melibatkan penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan, pengembangan kewirausahaan, serta monitoring dan evaluasi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan aspek keberlanjutan.
Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial dengan pendampingan dari penyuluh. RKPS ini kemudian dinilai oleh Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan disahkan oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
"Dengan program ini, masyarakat sekitar kawasan hutan dapat memanfaatkan hutan secara legal dan produktif, sekaligus menjaga kelestariannya untuk keberlanjutan ekosistem di Riau," tutup Budi. ***