Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 Bengkalis Disahkan

BENGKALIS, GORIAU.COM - Beberapa catatan termuat pada pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan yang dilaksanakan 1 November 2013.

Salah satu catatan pada pengesahan ini adalah menyangkut serapan APBD 2012 yang masih belum maksimal. Ini ditandainya dengan masih besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp1,248 triliun dari total APBD Bengkalis 2012 sebesar Rp4,061 triliun.

''Soal serapan anggaran ini menjadi perhatian khusus kawan-kawan di DPRD. Harapan kita tentunya dari tahun ke tahun bisa lebih baik, sehingga kue pembangunan bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat,'' ujar Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah saat memimpin rapat paripurna pengesahan malam itu.

Sementara Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2012, H Azmi R Fatwa mengatakan, dari pembahasan yang dilakukan Pansus dan sudah disepakati DPRD, pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp3,5 triliun, terdiri dari PAD Rp205,9 miliar, pendapatan yang berasal dari transfer pusat sebesar Rp3,338 triliun (dana bagi hasil) dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp11,362 miliar. Sementara realisasi belanja untuk belanja operasional sebesar Rp2,2 triliun, belanja modal terealisasi Rp824,6 miliar dan belanja dan belanja tak terduga terealisasi Rp2,2 miliar. ***Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD, Hidayat Tagor (kanan) dan Sekretaris Daerah H Burhanuddin.Ketua DPRD, Jamal Abdillah (kiri) berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD, Hidayat Tagor.Ketua Pansus Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012, H Azmi R Fatwa menyampaikan hasil kerja pansus.Sekda H Burhanuddin menyampaikan kata akhir Bupati usai pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012.Anggota DPRD, Hj Mira Roza menyampaikan masukan terhadap hasil laporan pansus.Anggota DPRD, Misliadi menyampaikan masukan terhadap hasil laporan pansus.Anggota DPRD, Khusaini (kanan) dan Anom Suroto mencermati laporan pansus.Anggota DPRD, Suhendri Asnan menyampaikan masukan terhadap hasil laporan pansus.Anggota DPRD, Rosmawati Florentina (kanan) dan Misran mencermati laporan pansus.Pansus Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012; Sofyan (dari kiri), Abdul Kadir, Yudi Veriyantoro, H Azmi R Fatwa, Rismayeni dan H Heru Wahyudi ketika konsultasi ke Kementerian Keuangan RI.Pansus berdiskusi terkait pembahasan Ranperda Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 dengan Dirjen Kementerian Keuangan RI.Dirjen Kementerian Keuangan RI memberikan penjelasan.