RENGAT, GORIAU.COM - Polemik penonjoban atau pembebastugasan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) kian memanas dan menjadi perhatian serta sorotan berbagai pihak, diantaranya DPRD Kabupaten Inhu. DPRD Inhu meminta Sekda Inhu terbuka dalam memindahkan PNS di lingkup Pemkab Inhu.

''Raja Erisman selaku Sekda Inhu diminta untuk terbuka terkait penonaktifan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV yang tidak prosedural ini,'' ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Inhu Adila Anshori kepada wartawan Sabtu (15/6/2013).

Disebutkan pria yang akrab disapa bang Ucok ini, seharusnya Sekda selaku pimpinan PNS di Pemerintah Kabupaten Inhu ini bijak dalam mengambil keputusan dalam menempakan pejabatnya. Bukan malah memindahkan tanpa ada hal yang jelas dan mendasar seperti itu.

''Sebelum memindahkan pejabat atau mencopot PNS tersebut dari jabatanya, hendaknya melalui mekanisme Anjab dan Baperjakat, jangan langsung-langsung memberikan sepucuk surat saja,'' sebut Politisi Demokrat itu tegas.

Sekda Inhu Raja Erisman juga harus menjelaskan secara terbuka, kenapa penonjoban pejabat struktural yang tidak sesuai prosedur ini bisa terjadi. Apa Sekda tidak mengacu pada analisa jabatan (Anjab), apalagi sebagai ketua Baperjakat tentunya Sekda paham akan aturan dan perundang-undangan seperti Perpres, Permendagri dan lainya,'' tambahnya.

Sebagai Sekda yang juga ketua Baperjakat sebaiknya menelaah terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan diambil, jangan asal tanda tangan saja tanpa mempertimbangkan aturan dan undang-undang yang berlaku, hingga berujung terjadinya polemik yang menganggu jalanya pemerintahan serta ketidaknyamanan para PNS dan pejabat dalam melaksanakan tugas.

''Sekda Inhu jangan jadi boneka saja yang dengan gampangnya disuruh tanda tangan dan mengeluarkan kebijakan dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Kalau merasa tidak mampu jadi Sekda silahkan saja mundur,'' tegasnya lagi.

Maka dari itu, pihaknya juga mendukung langkah para pejabat Inhu yang dinonjobkan untuk menempuh jalur hukum. ''Jalur hukum yang ditempuh oleh PNS tersebut terutama Godam sangat bagus, dan bagi PNS lainnya yang merasa dizolimi atau dirugikan akibat dibebastugaskan dengan tidak prosedural, sebaiknya mengikuti jejak Godam dan jangan takut menempuh jalur hukum. Sebab setiap warga negara dilindungi secara hukum dalam mempertahankan haknya dalam penegakan supremasi hukum di negara yang berlandaskan hukum ini,'' katanya. (jef)