BENGKALIS, GORIAU.COM - Mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah terkait kemungkinan upaya-upaya penimbunan BBM yang dilakukan pihak yang tak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satunya adalah dengan memperbaharui data masyarakat miskin yang akan menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah dari kompensasi kenaikan BBM.

''Kita berharap mereka yang akan mendapat BLT benar-benar yang layak menerima, sehingga program pemerintah ini tetap sasaran," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkalis H Amir Faisal, Minggu (26/5/2013).

Disperindag akan bekerjasama denga Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Statistik untuk mendapatkan data akurat jumlah masyarakat miskin yang akan menerima BLT nantinya yang diberikan dalam bentuk beasiswa bagi anak dari masyarakat miskin maupun dalam bentuk raskin.

Pihaknya juga telah menyurati seluruh APMS untuk tidak mendistribusikan BBM ke pos APMS yang tak tak berizin. Ini penting karena jelang kenaikan harga BBM, upaya penimbunan sangat rawan terjadi.

“Kita sudah surati seluruh APMS untuk tidak mendistribusikan BBM ke pos APMS yang tidak resmi. Jika peringatan ini tidak diidndahkanbakan ada sanksi yang diberlakukan terhadap AMPS bersangkutan," tegas Kadisperindag.

Pemkab Bengkalis sudah membentuk tim pengawasan terkait antisipasi kenaikan BBM. SK-nya sudah diteken Bupati. Tim ini tak hanya dari jajaran Pemkab Bengkalis, tapi juga melibatkan kepolisian yang akan melakukan pengawasan pendistribusian BBM termasuk upaya-upaya penimbunan BBM.

"Kita berharap masyarakat juga turut melakukan pengawasan. Jika diketahui ada yang mencurigakan dari distribusi BBM oleh APMS atau ada yang melakukan penimbunan, tolong laporkan segera. Kita tindaklanjuti sepanjang ada bukti," ujar Amir. (jfk)