
PEKANBARU – Kenaikan harga bahan pangan selama bulan puasa menjadi perhatian utama setiap tahunnya. Pengamat ekonomi, Dr. Gatot Wijayanto, SE., M.Si., CIAR., CSEA., CBPA, menilai pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga, tetapi tetap ada tantangan yang harus dihadapi.
“Pemerintah telah berusaha memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, terutama untuk komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan daging. Namun, tantangan utama adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah spekulasi harga,” ujar Gatot dalam wawancara dengan Goriau, Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, pengawasan harga yang dilakukan pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengendalikan inflasi pangan. “Pemantauan harga secara real-time sangat penting untuk mendeteksi potensi kenaikan yang tidak wajar akibat spekulasi atau penimbunan oleh oknum tertentu,” tambahnya.
Selain itu, operasi pasar yang digencarkan pemerintah dinilai cukup efektif untuk menekan kenaikan harga. Namun, Gatot menekankan bahwa efektivitasnya bergantung pada seberapa cepat pemerintah merespons lonjakan harga di pasar.
Fenomena kenaikan harga pangan selama bulan puasa bukan hal baru. Gatot menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi, keterbatasan pasokan, serta praktik spekulasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga. “Setiap tahun, permintaan bahan pangan melonjak selama puasa. Jika pasokan tidak dikelola dengan baik, harga pasti terdorong naik,” jelasnya.
Distribusi bahan pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Gatot mengingatkan bahwa gangguan logistik atau praktik penimbunan dapat memicu lonjakan harga yang sulit dikendalikan. “Kelancaran distribusi harus menjadi prioritas. Jika ada hambatan, harga bisa naik lebih tinggi dari yang diperkirakan,” paparnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk stabilisasi harga pangan, termasuk subsidi distribusi dan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Gatot mengapresiasi langkah ini, tetapi mengingatkan bahwa efektivitasnya bergantung pada eksekusi di lapangan.
“Dengan anggaran ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini juga harus diperkuat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga. “Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah bisa menetapkan kebijakan, tetapi dukungan dari sektor swasta dan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Gatot menilai bahwa pengendalian harga pangan selama bulan puasa memerlukan strategi yang lebih adaptif dan responsif. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, tetapi implementasinya harus lebih optimal agar lonjakan harga bisa dikendalikan secara efektif. ***