JAKARTA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dinilai tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (Ekky) di Cirebon. Sebab, polisi baru bergerak kembali mengungkap daftar pencarian orang (DPO) setelah kasusnya viral.

Dikutip dari Wartakotalive.com, penilaian itu dilontarkan Pakar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Aristo Pangaribuan. Menurut Aristo, kasus pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati tidak ada kadaluarsa dalam kacamata hukum. Namun, tidak profesional bila polisi bekerja karena adanya tekanan dari publik.

“Tapi tentunya tidak ideal, karena artinya polisi itu bekerja karena ada pressure. Pressure dari masyarakat lewat film tersebut,” kata Aristo kepada TribunnewsDepok.com, Senin (27/5/2024).

Gegabah Tetapkan DPO

Aristo juga menilai penetapan tiga DPO dalam kasus pembunuhan Vina terkesan janggal. Belakangan, alih-alih memburu tiga pelaku yang masih buron, polisi justru menghapus dua nama DPO, yakni Dani dan Andi dengan dalih keduanya hanya fiktif.Hanya satu DPO yang ditangkap bernama Pegi Setiawan.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) FHUI itu menegaskan, penetapan DPO dalam suatu kasus harus penuh pertimbangan.

“Apa sih yang menjadi syarat menentukan seorang DPO? Orang itu harus statusnya tersangka,” kata putra aktivis hukum Luhut Pangaribuan itu.

“Artinya, orang itu berdasarkan bukti yang cukup bahwa dia itu turut melakukan tindak pidana,” sambungnya.

Aristo menilai, pihak kepolisian terlalu gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka dan DPO kemudian mencabutnya lagi karena lima pelaku lainnya mencabut keterangan.

“Kok gampang banget menentukan seorang sebagai tersangka, apalagi buktinya hanya keterangan tersangka lainnya yang menjadi saksi,” ujarnya.

Di mata Aristo, keterangan tersangka yang menjadi saksi tidak reliabel karena mereka mempunyai tendensi menyelamatkan dirinya sendiri.

“Sudah 8 tahun, dari 2016 tiba-tiba dibuka lagi dan dibuka laginya karena sorotan masyarakat,” tegasnya.

Aristo menyayangkan tiga DPO tersebut sudah diulang-ulang menjadi bagian cerita yang disampaikan pelaku lainnya yang sudah divonis sampai Mahkamah Agung, tiba-tiba dua di antaranya dibatalkan.

“Yang terakhir tadi soal tersangka, kok begitu gampang bilang orang tersangka, kemudian mencabut lagi,” pungkasnya.***