PEKANBARU – Pengamat tata ruang perkotaan, Dr. Mardianto Manan, menilai fenomena kucing-kucingan antara pedagang kaki lima (PKL) dan aparat penertiban di Pekanbaru merupakan cerminan dari belum adanya sistem penataan yang permanen dan komprehensif.

Fenomena tersebut terlihat jelas di lapangan, terutama di kawasan sekitar Mal SKA. Aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar hingga badan jalan kerap memicu kemacetan, terutama pada sore hingga malam hari. Dalam praktiknya, saat petugas datang, para pedagang berpindah ke lokasi lain seperti sekitar Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Namun, ketika pengawasan mereda, mereka kembali lagi ke titik awal.

Menurut Mardianto, pola berpindah-pindah ini bukan semata bentuk pelanggaran, melainkan akibat dari ketidakjelasan pengaturan ruang bagi PKL.

“Fenomena seperti ini akan terus berulang kalau tidak ada aturan yang permanen. PKL akan selalu mencari celah karena ruangnya tidak diatur secara tegas,” kata Mardianto, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi yang lebih kuat dan spesifik, baik melalui peraturan wali kota maupun peraturan daerah, yang secara tegas mengatur zonasi aktivitas PKL.

Mardianto mengusulkan pembagian wilayah ke dalam tiga kategori utama, yakni zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah merupakan kawasan yang sepenuhnya dilarang, seperti trotoar dan badan jalan. Zona kuning diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara zona hijau menjadi ruang legal bagi PKL untuk berusaha.

“Kalau zonasi ini jelas, maka tidak ada lagi alasan untuk kucing-kucingan. PKL tahu batasnya, dan petugas juga punya dasar yang kuat untuk bertindak,” ujarnya.

Ia mencontohkan Bandung yang telah memiliki regulasi khusus melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Wali Kota hingga pembaruan terakhir. Dalam aturan tersebut, PKL dilarang berjualan di zona merah seperti jalan, trotoar, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau, kecuali ditetapkan secara khusus oleh pemerintah.

Selain itu, terdapat pembagian tegas zona merah, kuning, dan hijau, termasuk pengaturan rinci kawasan terlarang seperti sekitar rumah ibadah, rumah sakit, jalan utama, hingga radius persimpangan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kenyamanan kota yang juga dikenal sebagai tujuan wisata kuliner, meski dalam praktiknya masih menghadapi tantangan di lapangan.

Berbeda dengan itu, di Pekanbaru penataan PKL masih bertumpu pada pendekatan ketertiban umum. Pengaturan yang ada saat ini, seperti dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, lebih menekankan larangan penggunaan trotoar, badan jalan, dan fasilitas publik lainnya, tanpa diikuti sistem zonasi yang terstruktur dan menyeluruh.

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri mengatur hal tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang masih bersifat umum. Dalam kajian akademik terbaru yang ditulis Elsya Nur Fadilla dan kawan-kawan pada 2026 berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa penguatan kebijakan PKL perlu mencakup pembinaan berkelanjutan, zonasi berbasis data dinamis, peningkatan kapasitas aparat, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Kajian tersebut juga menekankan pentingnya kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar kebijakan tidak hanya tegas di atas kertas, tetapi juga adaptif terhadap kondisi lapangan.

“Selama ini pendekatannya lebih ke penertiban, bukan penataan. Jadi wajar kalau muncul pola kucing-kucingan seperti sekarang,” kata Mardianto.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum di lapangan. Tanpa integritas aparat, menurut dia, regulasi sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif.

“Penegakan aturan harus konsisten dan tidak boleh ada kompromi di lapangan. Kalau ada praktik yang menyimpang, tentu akan membuat PKL semakin berani melanggar, namun saya yakin bahwasannya anak buah Pak Agung Nugroho (Wali Kota Pekanbaru) mampu menjaga integritasnya” ujarnya.

Meski demikian, Mardianto menilai penataan PKL tetap harus dilakukan secara adil dengan tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk berusaha.

“Penataan ini harus tegas, tapi juga adil. PKL tetap diberi ruang, namun dalam koridor aturan yang jelas dan terukur,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa sistem zonasi yang jelas dan penegakan yang konsisten, persoalan PKL di Pekanbaru akan terus berulang dan sulit diselesaikan secara menyeluruh. ***