PEKANBARU – Tim kuasa hukum mantan Pimpinan BNI KCP Bengkalis, Romy Rizki, meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari semua dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Permohonan ini disampaikan dalam pledoi yang dibacakan oleh pengacara terdakwa, Harinal Setiawan, SH, MH, pada sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (2/12/2024).

Dalam pembelaannya, Harinal Setiawan menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ia menyatakan bahwa Romy Rizki tidak memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung.

“Tuntutan JPU tidak berdasar pada hukum dan keadilan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa klien kami tidak menikmati aliran dana yang menjadi kerugian BNI. Prosedur pencairan kredit yang bermasalah bukanlah tanggung jawab klien kami. Terdakwa telah menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan uraian jabatan sebagai pimpinan kantor cabang pembantu,” jelas Harinal.

Harinal juga memaparkan bahwa dana kredit yang dicairkan sepenuhnya dikuasai oleh pihak ketiga, yang tidak diketahui oleh terdakwa. Hasil audit menunjukkan dana tersebut tidak berada pada kendali Romy Rizki.

“Kesalahan prosedural justru terjadi pada bagian analis kredit dan penyelia pemasaran yang tidak menjalankan prosedur dengan benar. Selain itu, pihak ketiga seperti Joko, Sarly, Anji, Suyoko, dan Sahdarun adalah yang menikmati pencairan kredit, sesuai pengakuan mereka di persidangan,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pemalsuan agunan dan peminjaman nama nasabah untuk pencairan kredit dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat dari Romy Rizki untuk merugikan negara.

Pendapat Ahli Hukum

Harinal juga mengutip pendapat ahli hukum pidana, DR. Erdianto Effendy, SH, MH, yang menyatakan bahwa seorang pejabat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara jika pejabat tersebut telah menjalankan tugas sesuai SOP dan tidak terlibat dalam penyimpangan aturan.

“Jika seorang atasan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perusahaan dan tidak terindikasi melakukan penyimpangan, maka tanggung jawab atas kesalahan bawahan atau pihak lain tidak dapat dibebankan kepadanya,” ujar Harinal mengutip pendapat ahli.

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, tim kuasa hukum meminta majelis hakim untuk membebaskan Romy Rizki dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

“Kami percaya, berdasarkan fakta dan hukum, terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara. Sudah sepantasnya Romy Rizki dinyatakan bebas dari semua tuduhan,” tutup Harinal.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda vonis yang dijadwalkan pada pekan depan. ***