PEKANBARU – Peneliti dari Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI), Andree Armilis, yang juga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti kasus korupsi yang melibatkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Ia menyebut kasus ini sebagai gambaran nyata kelemahan sistem penunjukan penjabat kepala daerah dan rusaknya kultur birokrasi di Indonesia. Menurutnya, kasus ini memperlihatkan bahaya dari sistem yang tidak mendukung prinsip demokrasi.

"Penunjukan Pj kepala daerah, meskipun legal secara aturan, sebenarnya tidak ideal dalam sistem demokrasi. Mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kurang memiliki legitimasi sosial. Selain itu, kecenderungan sentralisasi dalam mekanisme ini sangat terasa," ujar Andree.

Andree menekankan bahwa penjabat kepala daerah harus menyadari posisi mereka yang rapuh secara legitimasi. "Pj kepala daerah harus menunjukkan integritas, bekerja dengan baik, dan menjaga kehati-hatian. Dalam kasus Risnandar, misalnya, ia adalah figur dari luar yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan Kota Pekanbaru. Kondisi ini semakin memperbesar tantangan legitimasi," jelasnya.

Analisis ‘Fraud Diamond’ dan Korupsi Terstruktur

Andree juga menggunakan teori "Fraud Diamond" dari Wolfe & Hermanson untuk menjelaskan akar korupsi. Menurutnya, kombinasi tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), pembenaran (rationalization), dan kemampuan (capability) menjadi penyebab utama.

"Tekanan dapat berasal dari ambisi pribadi atau pihak eksternal yang menuntut keuntungan. Kesempatan terbuka ketika sistem pengawasan lemah, seperti terlihat dalam kasus Risnandar yang tertangkap tangan bersama birokrat senior lokal," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara Pj kepala daerah dan birokrat lokal menunjukkan adanya "rotten apple" dalam birokrasi. "Birokrat lokal yang terlibat membuka jalan bagi korupsi, memperparah kerusakan kultur organisasi," ujarnya.

Andree mendesak agar pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembersihan menyeluruh dalam birokrasi. "Kerusakan kultur birokrasi harus segera diperbaiki. Pemeriksaan mendalam terhadap semua pihak yang terindikasi, seperti kadishub berinisial YL yang disebut menerima transfer dari Sekda yang telah ditangkap, perlu dilakukan secara serius," tegasnya.

Budaya Permisif dan Lemahnya Hukuman Sosial

Selain itu, Andree menyoroti sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. "Rasionalisasi sosial membuat korupsi semakin berkembang. Masyarakat sering memaafkan bahkan mendukung eks-koruptor, termasuk tokoh agama dan adat yang memberikan legitimasi sosial kepada mereka," ungkapnya.

Ia juga mengkritik minimnya hukuman sosial sebagai penyebab pelaku korupsi tidak jera. "Tanpa hukuman sosial yang tegas, pelaku korupsi merasa ringan untuk mengulangi perbuatannya. Ditambah lagi, hukuman pidana yang singkat dan penuh remisi memperburuk keadaan. Banyak dari mereka kembali diterima masyarakat bahkan kembali menjadi tokoh publik," paparnya.

Andree menegaskan bahwa kasus ini adalah pengingat untuk memperkuat sistem demokrasi, memperbaiki integritas birokrasi, dan menanamkan budaya anti-korupsi di tengah masyarakat. "Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang membutuhkan komitmen bersama untuk diberantas," pungkasnya. ***