PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Langkah ini diambil seiring tren kenaikan penerimaan dari sektor pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam beberapa bulan terakhir, realisasi penerimaan pajak tersebut menembus angka Rp477 miliar untuk triwulan pertama tahun 2026, naik sekitar Rp110 miliar dibanding tahun lalu.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto menilai kenaikan ini dinilai sebagai hasil kerja bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau.

“Iya, memang dari pajak BBM itu sudah mengalami kenaikan. Dalam tiga bulan terakhir ini kawan-kawan OPD dan Pansus bergerak, itu sudah mengalami kenaikan lebih kurang Rp110 miliar. Itu baru dari beberapa item saja,” ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (21/04/2026).

Kaderismanto mengaku optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2027 dapat mencapai angka dua digit. Menurutnya, kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat justru mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan.“Selama ini belum dapat dimaksimalkan, sehingga dengan beberapa gebrakan pada hari ini kita berkeyakinan bahwa dari beberapa sektor akan dapat mengalami kenaikan,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, lanjutnya DPRD Riau akan mempercepat pembahasan sejumlah Ranperda yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh fraksi untuk melakukan revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) agar Ranperda pendapatan bisa diprioritaskan.“Kami sudah berdiskusi dengan seluruh fraksi untuk merevisi Propemperda. Tujuannya agar Perda yang berkaitan dengan pendapatan bisa didahulukan,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Riau juga tengah membahas potensi pengelolaan lahan perkebunan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menyusul adanya wacana penyerahan puluhan ribu hektare lahan dari pihak Agrinas kepada Pemerintah Provinsi Riau.

“Memang sudah ada pembicaraan ke arah itu. Jika nanti dikelola oleh BUMD, tentu ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPRD Riau juga telah mendapatkan sinyal positif dari Pertamina terkait akses data distribusi BBM. Data ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pajak dari konsumsi BBM benar-benar masuk ke kas daerah Riau.

“Mudah-mudahan dengan beberapa gebrakan ini Pansus terus bergerak. Forkopimda juga kompak bersama gubernur untuk mendorong pencapaian target. Kita harapkan APBD Riau tahun 2027 bisa mencapai Rp10 triliun lebih,” pungkasnya. ***