TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Pengumumam kelulusan penerimaan pendamping program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Inhil yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (PemkaB-) Inhil melalui Badan Pemderdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diduga terdapat titipan dari pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para peserta yang tidak lulus kepada GoRiau.com Jumat (6/6/2014).

''Ada beberapa hal yang mesti dicermati dari hasil proses rekruitmen tersebut, diantaranya adalah betapa kontradiktifnya hasil pengumumam dengan persyaratan yang disampaikan oleh panitia penerimaan,'' kata Iwan selaku salah seorang peserta pendamping desa tersebut.

Ia mengemukakan bahwa dirinya dan teman-teman lainnya yang tidak lulus tidak mempermasalahkan diterima atau tidaknya, selama proses yang dijalani sesuai dengan prosedur dan aturan main dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai profesionalitas dan integritas.

''Hasil sekarang ini benar-benar jauh dari semangat spirit baru yang konon didengung-dengungkan Pemkab Inhil, dan hasil pengumuman kali ini syarat akan muatan politik dan politik balas budi,'' tambahnya.

Ia mengatakan salah satu contoh kejanggalan dalam penerimaan kali ini adalah dimana dalam persyaratan terdahulu disebutkan penerimaan calon fasilitator harus memiliki pengalaman kerja S1 (3 tahun) dan D3 (4 tahun) akan tetapi fakta yang terjadi hampir 80 persen lebih yang lulus tidak memiliki pengalaman yang dimaksud.

''Jika memang tidak diperlukan pengalaman kerja kenapa harus dicantumkan dalam penerimaan,'' imbuhnya.

Kemudian yang sangat janggal lagi dikatakan Iwan adalah ketika pengumuman penerimaan dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah dan ditandatangani oleh Kepala BPMPD namun saat pengumuman kelulusan justru yang menandatangani adalah leader.

''Ini menjadi semakin jelas kelihatan bahwa BPMPD tidak ingin disalahkan atas proses perekrutan tersebut, dan siapa leader yang dimaksud dalam tanda tangan itu,'' tanya Iwan.

Bersama teman-teman lainnya dikatakan Iwan bahwa Ia akan menuntut adanya trasnparansi proses dari awal hingga akhir kepada pihak terkait dalam hal ini BPMPD Inhil.

''Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pihak-pihak yang dirugikan akan melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang termasuk kejaksaan dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),'' ungkapnya.

Diakhir ia juga mengatakan semua ini dilakukan bukan semata-mata karena sakit hati tetapi lebih kepada sebuah bentuk pembelajaran bagi aparatur terkait agar tidak semena-mena ketika membuat kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPMPD Inhil belum bisa dimintai keterangan menyangkut hal ini, karena tidak bisa dihubungi. (ayu)