PEKANBARU, GORIAU. COM - Keinginan karyawan PT Bengkalis Kuda Laut (BKL) untuk mendapat hak normatif yang dua bulan tidak dibayar perusahaan. Hal ini gagal kendati saat itu diperantarai oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependuduk (Disnakertransduk) Riau.

Pertemuan yang difasilitas Disnakertransduk Riau juga dihadiri perwakilan PT BKL yakni Uhui beserta jajarannya dan dari perwakilannya K-SBSI Riau Patar beserta jajaran, dan dari PT CPI diwakili Kusbagyo serta jajaran. Pertemuan itu dipimpin langsung Kabid Pengawasan Rasyidin dan didampingi Kabid Hubin Syaker Ruzaini, serta Kabid Penta Kerja Harlen Naibaho.

Pertemuan berjalan alot, sebab kedua pihak bersikukuh dengan kebenaran masing-masing. Memanas pertemuan, terungkap usai pihak Disnakertransduk Riau, Rasyidin minta kedua belah pihak memaparkan permasalahan. Tapi ketika itu, Patar memaparkan hak pekerja yang tidak dibayar dua bulan.

Dalam keterangannya Uhui menegaskan, perusahaan bukan tidak mau bayar gaji pekerja yang memang sudah dua bulan. Hal ini karena sikap dari K-SBSI mewakili pekerja yang plin-plan dengan tak juga mencabut laporan di polisi.

Terkait mengambangnya masalah ini, Disnakertransduk Riau diwakili Rasyidin mengeluarkan kebijakan mengambil alih permasalah yang terjadi. ''Bagaimanapun itu, pihak perusahaan harus membayarkan hak pekerja. Jika tak dibayarkan, ini pelanggaran,'' terangnya.

Pada kesempatan itu, Rasyidin berujar, pihaknya memberi tenggat waktu pada pihak perusahaan untuk menyelesaikan selama tujuh hari masa kerja. Jika ini tidak kunjung dilakukan, maka bisa perusahaan diperkarakan secara hukum oleh perwakilan pekerja. (rul)