PEKANBARU, GORIAU.COM - Penanganan permasalahan perburuhan di Provinsi Riau hingga saat ini dinilai belum maksimal terlaksana oleh instansi terkait. Pasalnya hingga kini, buruh/pekerja merasa diabaikan haknya oleh pelaku usaha seperti yang tertera dalam UU Ketenagakerjaan.

''Kita akui, di Riau masih kondusif dalam masalah perburuhan. Namun sebenarnya itu jika disesuaikan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka akan banyak kejanggalan-kejanggalan yang dialami para buruh/pekerja dalam mendapatkan hak-hak normatif. Sebab, di lapangan masih ada pelaku usaha membandel,'' katanya.

Penegasan ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Riau Jabarullah, Minggu (9/6/2013) melalui selulernya. Ia mengatakan, Komisi D yang membidang masalah ketenagakerjaan berharap terciptanya hubungan harmonis antara pelaku usaha dengan pekerja/buruh dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

''Banyak permasalah perburuhan yang merugikan hak buruh/pekerja yang disebab pelaku usaha tidak membayarkan upah atau gaji sesuai standart yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya, tidak memasukan dalam program Jamsostek dan lain sebagainya. Ini jelas bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003,'' katanya.

Oleh karena itu, sebut politisi PPP yang maju kembali Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2014-2019 mendatang ini, sudah semestinya Dinas Tenaga Kerja selaku instansi terkait untuk dapat pro aktif melakukan pengawasan akan perilaku kalangan pelaku usaha sebab, ini jelas merugikan buruh/pekerja. (rdi)