PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mematangkan penyusunan Dokumen Profil Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (RIPKH) tahun 2025 melalui Rapat Konsultasi Publik Tahap II yang digelar di Hotel Bono, Selasa (11/11/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membuka kegiatan tersebut dengan menegaskan bahwa forum ini memiliki arti strategis bagi arah pembangunan daerah.

“Kegiatan ini penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sejalan dengan visi pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau 2025–2029,” ujarnya.

Syahrial menyebut, salah satu isu strategis yang dihadapi Riau adalah menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat tekanan terhadap lahan, hutan, dan sumber daya alam. Saat ini, tutupan hutan di Riau tersisa sekitar 4,9 juta hektare dari total luas wilayah 8,9 juta hektare.

Kualitas lingkungan juga masih perlu diperbaiki. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau berada di angka 65,32, dengan target peningkatan menjadi 70 pada tahun 2029. Sementara indeks ekonomi hijau tercatat 56,71, dan ditargetkan mencapai 65 di akhir periode RPJMD.

“Capaian ini hanya bisa diwujudkan melalui pendekatan pembangunan yang terpadu lintas sektor dengan memperkuat keterpaduan antara perencanaan tata ruang, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi rendah emisi,” kata Syahrial.

Ia menjelaskan, konsultasi publik ini menjadi bagian penting dari proses penajaman substansi dua dokumen utama: Profil Taman Kehati Daerah dan RIPKH. Kedua dokumen tersebut akan menjadi dasar kebijakan konservasi, acuan perencanaan pembangunan daerah, serta panduan dalam penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak di bidang lingkungan.

Menurut Syahrial, pengelolaan keanekaragaman hayati di Riau kini telah menjadi agenda lintas sektor Tak hanya menjadi urusan lingkungan hidup, tetapi juga terkait dengan ekonomi, tata ruang, pertanian, kehutanan, dan pendidikan.

Berbagai inisiatif telah dijalankan, mulai dari pemutakhiran data keanekaragaman hayati daerah, penyiapan lokasi pengembangan taman kehati, hingga penguatan kemitraan dengan akademisi dan masyarakat adat. Namun, kata Syahrial, upaya tersebut hanya akan bermakna jika berada dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.

“Fokus kita ke depan bukan hanya konservasi, tapi juga tata kelola sumber daya alam yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Riau memiliki posisi penting dalam lanskap ekologis Pulau Sumatera dan berperan sebagai penyangga keseimbangan lingkungan serta iklim global. Karena itu, Syahrial berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga konsistensi kebijakan, dan mengawal pelaksanaan rencana aksi yang lahir dari forum ini,” tutupnya. ***