PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian ketat terhadap proses lelang kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta hanya melaksanakan paket kegiatan yang telah disepakati sejak awal dan tidak membuka peluang lelang tambahan yang berpotensi memicu pembengkakan anggaran.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk menuntaskan kegiatan skala prioritas di tengah kondisi fiskal daerah yang masih dalam tahap pemulihan. Karena itu, proses lelang harus berjalan disiplin dan sesuai perencanaan.

“Memang tugas kami tahun 2026, saya minta dari Sekda dan semua kawan-kawan menyelesaikan kegiatan skala prioritas. Nanti sudah disepakati seluruh kepala OPD dan inspektorat, ya dikerjakan,” katanya di Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, kesepakatan program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama tidak boleh berubah di tengah jalan. Menurutnya, membuka kembali paket kegiatan untuk proses lelang baru justru berisiko menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

“Kalau kegiatan ini semua sudah disepakati, jangan lagi nanti pas bisa dibuka, dilelang. Kalau dilelang nanti terjadi bengkak lagi,” jelasnya.

Dari sudut pandang pengadaan barang dan jasa, kebijakan ini dinilai sebagai upaya menekan potensi pemborosan serta menjaga transparansi dan akuntabilitas belanja daerah. OPD diminta konsisten menjalankan paket lelang yang telah direncanakan agar tidak menambah beban keuangan daerah.

Dalam situasi fiskal yang menantang, SF Hariyanto juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah mengedepankan kebersamaan dan kejujuran, termasuk dalam proses lelang dan pelaksanaan kontrak.

“Dalam situasi keperihatinan ini, saya minta kebersamaan dan kejujuran yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Insyaallah, kita tidak perlu beribut-ribut, masalah defisit yang pening ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, APBD Riau 2026 telah disepakati sebesar Rp8,3 triliun dan dinilai masih realistis dicapai jika seluruh pihak bekerja disiplin, termasuk dalam menjaga agar proses lelang tidak keluar dari koridor perencanaan anggaran.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak ketiga dan perusahaan besar yang beroperasi di Riau untuk mendukung target pendapatan daerah.

“Kalau target APBD sudah kita buat 8,3 triliun. Pendapatan, insyaallah yakin dan percaya karena kita sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya,” terangnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan mitra strategis, disertai proses lelang yang profesional dan transparan, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan dan pendapatan daerah. “Insyaallah, kalau kita bekerja keras hasilnya bisa dapat,” pungkasnya. ***