PEKANBARU – Aroma ketegangan politik yang sempat mengemuka di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru perlahan mulai mereda. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, SE MM, melakukan langkah diplomasi cepat dengan menggelar rapat konsultasi bersama Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, guna menyatukan visi terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Senin (5/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya ini menjadi titik balik penting untuk menepis kabar miring mengenai keretakan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif. Isu perpecahan ini sebelumnya sempat memicu kekhawatiran publik akan terjadinya keterlambatan pengesahan anggaran yang dapat melumpuhkan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Madani.

"Di tengah isu adanya perpecahan antara pemerintah kota dan DPRD, sebenarnya tidak ada. Kami hanya sama-sama mencari yang paling benar dan sesuai aturan dalam pembahasan APBD 2026," ujar Agung yang saat itu didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, serta Pj Sekdako, Ingot Ahmad Hutasuhut.

Agung menegaskan bahwa perdebatan yang terjadi selama ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan upaya kedua belah pihak dalam membedah rincian anggaran agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagai solusi jalan tengah, Pemko Pekanbaru memutuskan untuk melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wasit teknis dalam proses penyusunan ini.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dijadwalkan akan hadir ke Pekanbaru dalam sebuah forum diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Forum ini bertujuan untuk membedah pasal-pasal krusial dalam metode penganggaran agar tidak menjadi temuan hukum di masa depan.

"Ada beberapa hal yang ingin kami pastikan aturannya paling benar. Karena itu kami sepakat menggelar FGD. Apa pun hasilnya, akan kami tindak lanjuti dengan pembahasan lanjutan hingga ketok palu anggaran," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, menekankan bahwa legislatif memiliki kepentingan besar untuk memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir. Ia menargetkan pembahasan sisa dapat dirampungkan dalam waktu sangat singkat jika kesepahaman dengan Kemendagri sudah tercapai.

"Kita ingin membangun kesepahaman terkait kebutuhan masyarakat Pekanbaru tanpa melanggar regulasi yang ada. Mudah-mudahan minggu ini bisa disahkan. Kita mengundang Dirjen Kemendagri agar ada kesepahaman yang sama terkait tahapan dan metode penganggaran," tegas Isa.

Rapat tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan DPRD lainnya, termasuk Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri dan Diki Suryadi. Kini, mata publik tertuju pada hasil pertemuan dengan pihak kementerian yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, yang akan menjadi penentu kapan roda pembangunan dari anggaran baru dapat segera diputar bagi warga Pekanbaru.***