PEKANBARU - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) menerbitkan sejumlah regulasi untuk memberikan stimulus bagi wajib pajak (WP) di tengah pandemi Covid-19.

Regulasi pertama adalah Perwako Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif Daerah Dalam Masa Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Regulasi ini menyebutkan tentang pembebasan pajak hingga penghapusan sanksi administrasi.

"Poinnya adalah membebaskan pajak bagi hotel dan restoran yang terlibat langsung dalam penanganan dampak Covid-19. Kemudian memberikan waktu angsuran, penundaan pembayaran dan penghapusan sanksi administratif," ujarnya, Selasa (17/8/2021).

Selanjutnya, Perwako Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Poinnya, Pemko memberikan stimulus kepada wajib pajak pribadi/badan dengan besaran PBB-P2 Rp100 ribu ke bawah gratis dan pajak Rp100 ribu hingga Rp500 ribu diberi diskon 50 persen.

Kemudian pajak Rp500 ribu sampai dengan Rp2 juta diberi diskon 25 persen, dan pajak Rp2juta-Rp5 juta diberi diskon 20 persen, serta pajak Rp5 juta ke atas diberi diskon 15 persen.

"Pemberian stimulus ini berlaku sejak 1 Juli sampai September 2021 mendatang. Bisa diperpanjang melalui keputusan walikota nantinya," jelasnya.

Regulasi selanjutnya, Perwako Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Perwako ini khusus untuk program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Untuk NJOP Rp250 juta ke bawah diberi diskon gratis sama pak wali, tidak usah bayar. NJOP Rp250 sampai Rp500 juta diskon 50 persen, NJOP Rp500 juta sampai Rp1 miliar diskon 25 persen," terangnya.

"Kalau NJOP Rp1 miliar ke atas tidak diberikan stimulus karena dianggap mampu," imbuhnya.

Kemudian, Perwako Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perwako Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan BPHTB.

"Di perwako terbaru ini, diberikan diskon PBB untuk seluruh pensiunan di Pekanbaru. Pensiunan apa saja, tidak harus pegawai negeri, tapi juga karyawan swasta dan warga tidak mampu, itu diberikan diskon sampai 75 persen," ungkapnya.

Wajib pajak cukup memasukkan permohonan (pengurangan/diskon) sekali saja. Nantinya tiap tahun otomatis terdiskon 75 persen. Jadi mereka cukup bayar 1/4 saja (dari total nilai PBB). Selain itu, di Perwako Nomor 106 Tahun 2021 juga diberikan diskon BPHTB sebesar 50 persen.

"Jadi kalau warga punya SKGR, SKT, surat sepadan tanah, surat tebas tebang zaman-zaman dulu dan ingin ditingkatkan ke sertifikat dengan sarat membayar BPHTB, ini siapa saja, dimana saja, mau dia PTSL dan punya 1.000 persil lahan di Pekanbaru, itu diskon 50 persen," pungkasnya. ***