SELATPANJANG – Terkait permasalahan sengketa lahan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) dengan masyarakat Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Pemkab Meranti meminta perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya sampai ada kejelasan dari Kementerian LHK.

Hal itu dibahas dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (11/8/2023) yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintah Setdakab Meranti, Drs. Irmansyah, dan turut hadir Kepala Bagian Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Yudi Setiawan, Plt Camat Rangsang Pesisir, Safrizal Ahmadi, Kepala Desa Tanjung Kedabu, Ketua L2MR, Jefrizal, dan beberapa perwakilan masyarakat yang terdiri dari kelompok tani dan pihak terkait lainnya.

Irmansyah meminta kepada pihak desa dan kelompok tani untuk mempersiapkan segala dokumen bukti kepemilikan dan pengelolaan lahan.

"Saya minta semua ini disiapkan berikut dokumen kepemilikan tanaman dan kepala desa tolong ini diinventarisir sehingga ini jadi dasar kita menyurati KLHK untuk meninjau ulang izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan kepada PT SRL yang ditembuskan kepada Gubernur Riau," ujar Irmansyah. A4

Sementara itu Kepala Desa Tanjung Kedabu, Miswan mengatakan bahwa permasalahan sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat sudah sangat meresahkan.

"Persoalan lahan yang diserobot oleh pihak perusahaan ini sudah menjadi masalah serius, jika ini dibiarkan maka yang kami khawatirkan masyarakat akan menjadi anarkis karena pihak perusahaan sudah melampaui batas. Kenapa demikian, jangankan lahan tidur yang sudah hancur, kebun masyarakat yang telah turun temurun pun dibabat habis," kata Miswan.

"Itulah kondisi hari ini, kesabaran kami juga ada batasnya dan kedepannya kami pun tidak tahu harus bagaimana. Kami berharap dengan pertemuan ini pemerintah daerah bisa membentuk tim khusus menangani masalah ini," kata Miswan lagi.

Kepala Desa Tanjung Kedabu itu menambahkan, saat ini desanya termasuk kedalam miskin ekstrem. Dimana pendapatan masyarakat hanya terfokus pada hasil perkebunan, sementara lahan perkebunan malah dibabat habis oleh perusahaan HTI tersebut.

"Kami minta ini dihentikan, desa kami sudah masuk kedalam kemiskinan ekstrem dimana pendapatan masyarakat kami dari hasil perkebunan yang hasilnya cukup makan untuk mengisi perut dan biaya anak sekolah bukan untuk mencari kaya seperti perusahaan. Setelah lahan dikuasai, belum lagi hama kumbang yang mengganggu tanaman kelapa akibat dari penanaman Akasia," ungkapnya.

Dikatakan lagi, dari luas konsesi sebesar 18.890 hektare yang tersebar di 7 desa yang paling luas berada di Tanjung Kedabu, artinya hampir 60 persen wilayah desa tersebut dikuasai pihak perusahaan.

"Dari areal konsesi perusahaan, desa kami yang paling luas terkena dampaknya. Luas desa ini hanya 9 ribu hektare artinya sudah 60 persen wilayah kami dikuasai. Kami cukup sedih, kami merasa dijajah, bahkan kanal yang digali sudah sampai ke pemukiman masyarakat, apakah kami harus bersabar dan menunggu, kami minta ini dihentikan dan kami tak mau masyarakat kami kalap dan menjadi anarkis. Kami ini rakyat Indonesia, jadi juga punya rasa memiliki terhadap tanah air ini," tuturnya.

"Keinginan kami hanya satu, hentikan operasional alat berat yang menyerobot lahan perkebunan masyarakat. Ini sudah sangat keterlaluan, sebelum ini menjadi masalah dan beban kita bersama, kami menolak perusahaan untuk memperluas lahan dan cukup saja areal yang telah digarap sebelumnya saja," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat lainnya bernama Ramli mempertanyakan kebijakan pemerintah di saat dirinya bersama petani lainnya mendapatkan perlakuan tidak baik terhadap lahannya oleh pihak perusahaan.

"Kondisi hari ini alat berat sudah merambah dan mendekati pemukiman masyarakat, hanya tinggal 200 meter saja. Perusahaan HTI merajalela, kami merana dan pemerintah ada dimana?," tanya Ramli.

Ramli juga mempertanyakan, jika lahan tempat ia dan warga yang lain sudah dihancurkan, kemana mereka mau mengadu dan siapa yang akan menjamin kehidupan mereka.

"Kehidupan masyarakat sudah susah jangan ditambahkan susahnya lagi. Jika ini dibiarkan perusahaan meratakan kebun kami, siapa yang akan menjamin kehidupan masyarakat, siapa yang akan mensejahterakan kami, mau makan apa lagi kami, jadi tolonglah ini segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Senada dengan kepala desa, Ramli berharap lahan yang sudah dikuasai masyarakat jangan lagi digarap lagi.

"Menurut saya, lahan yang dikuasai masyarakat jangan digarap dulu. Kami sebenarnya tidak marah, silahkan beroperasi tapi itu di tempat yang lama jangan menambah areal baru lagi. Jangan hanya mengandalkan izin menteri tapi tidak tahu lokasinya apakah ada tanaman milik masyarakat atau tidak. Desa ini sudah ada sejak nenek moyang kami terdahulu, sejak perusahaan masuk langsung habis seketika. Jika kami tak ada kerja akibat lahan tidak ada lagi apa kami harus ditangkap karena mencuri untuk menafkahi keluarga kami," ucapnya.

"Kami tidak tahu apa maksud perusahaan tidak hadir dalam rapat ini. Ada apa dibalik semua ini, mengundurkan waktu sementara lahan terus digarap. Intinya jika ini tidak ditanggapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintah yakni Drs Irmansyah akan menyurati pihak perusahaan agar menghentikan operasional penambahan areal sampai ada surat dari Kementerian LHK. Selanjutnya, rapat berikutnya pimpinan perusahaan diminta wajib hadir.

"Segera akan kita surati pihak perusahaan untuk menghentikan sementara aktifitas mereka sampai ada kejelasan dari Kementerian LHK," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, persoalan ini terungkap setelah salah satu pengguna media sosial mengunggah video sejumlah masyarakat memprotes keras terhadap tindakan perusahaan Hutan Tanam Industri (HTI) pada Kamis (10/8) kemarin dan mendadak viral.

Tampak dalam video itu, menunjukkan tiga alat berat ekskavator usai membersihkan lahan yang diduga milik masyarakat. Dikabarkan operasi itu dilakukan sejak hampir sebulan yang lalu.

Salah seorang masyarakat petani dalam video itu mengatakan, pihaknya merasa seperti dijajah lantaran lahan perkebunannya digarap oleh perusahaan.

"Kita mau memperingati 17 Agustus, sementara kami belum merdeka karena dijajah oleh bangsa sendiri. Kami mohon kepada pemerintah terkait bantulah masyarakat Tanjungkedabu. Sudah menderita betul kami pak," ujarnya dalam video berdurasi 2 menit itu.

Saat melakukan land clearing terhadap lahan tersebut, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ketika beroperasi, personel perusahaan bekerja dijaga oleh pihak keamanan.

Dia juga mengatakan jika masyarakat desa setempat menginginkan pemerintah daerah hadir untuk menanggapi keluhan tersebut. Pihak perusahaan telah merampas kebun masyarakat tanpa ada perundingan yang dilakukan sebelumnya.

"Semua tanaman dan kebun kami habis digarap tanpa ada negosiasi dan perundingan. Kami berharap pemerintah tolong ini ditanggapi cepat jangan sampai kami masyarakat Tanjungkedabu mengambil tindakan sendiri. Kebun karet, pohon rumbia kami dirampas percuma," sebut petani itu.

Tindakan penyerobotan yang dilakukan pihak perusahaan sudah merambah sampai ke pemukiman masyarakat. Menurutnya kebun karet yang di dalam lahan itu adalah sumber penghasilan untuk menyekolahkan dan masa depan anaknya serta untuk masa tuanya.

"Kami tahu negara ini negara hukum, tapi dimana hukum untuk masyarakat yang miskin dan lemah ini. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kami tidak mau. Tolong selesaikan cepat permasalahan kami disini," tuturnya lagi.

Sementara itu, Humas PT SRL, Ragil F Samosir tak menampik atas operasi lahan itu yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menyebutkan izin PT Sumatera Riang Lestari Blok V tepatnya di Pulau Rangsang beroperasi berdasarkan SK. 208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas konsesi 18.890 hektare.

Menanggapi adanya aksi oleh masyarakat, dia menyebutkan aksi demonstrasi yang akan dilakukan masyarakat adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sementara keberadaan petugas keamanan di lapangan adalah untuk menjaga aset negara.

"Demo itu bentuk aspirasi yang diperbolehkan di negara kita sepanjang mengurus izin dan mengikuti aturan. Kami tidak melarang atau menyuruh untuk itu. Keberadaan Brimob itu untuk menjaga keamanan, konsesi SRL statusnya hutan, dan hutan adalah aset negara. Jadi wajar jika perusahaan mengurus izin aparat Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sana," ungkapnya.

Terkait dengan kemitraan masyarakat di Pulau Rangsang, kata dia, pihaknya telah menggelontorkan anggaran hingga miliar setiap tahunnya sejak operasional perusahaan dimulai.

"Sejak tahun 2012 dana CSR PT SRL berupa dana pengembangan desa dengan total Rp1 miliar per tahunnya diberikan, terutama yang bekerjasama dengan desa-desa ring satu perusahaan," ungkapnya. ***