SELATPANJANG - Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyerahkan 2 rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua draft Ranperda tersebut tentang Retribusi Daerah dan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Informasi itu sebagaimana disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Senin (27/3/2017). Kata Sudandri, memang hingga akhir Maret 2017 ini mereka belum memasukkan draft Ranperda ke DPRD. Sebab, ada beberapa kendala dihadapi terutama masalah anggaran yang baru berjalan pada triwulan pertama.

Dimana, tambah Sudandri, sebelum draft itu diserahkan ke DPRD terlebih dahulu harusada naskah akademiknya. "Anggaran kan baru berjalan, beberapa Satker memang lagi mempersiakan naskah akademiknya. Tapi ada juga beberapa yang sudah hampir siap," kata Sudandri.

"Dalam waktu yang tidak begitu lama akan kita serahkan ke DPRD," tambah Sudandri.

Adapun dua Ranperda yang akan diserahkan ke DPRD Kepulauan Meranti dalam waktu dekat ini antara lain mengenai Retribusi Daerah dan Perubahan RPJMD.

Sebelumnya, Ketua Banleg DPRD Kepulauan Meranti Basiran SE MM mengaku menunggu draft ranperda dari Pemda. Sebab, tambah Basiran, saat ini anggaran untuk membahas ranperda itu sudah tersedia. Banleg juga sudah meminta Pemda untuk segera memasukkan naskah akademis 12 Ranperda tersebut melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak legislatif (ditandatangani Ketua DPRD).

Disampaikan Basiran juga, untuk tahun 2017 ini Banleg akan mengerjakan 20 Ranperda. Dimana, 12 merupakan usulan Pemda Kepulauan Meranti sedangkan 8 diantaranya merupakan inisiatif dewan.

Basiran juga mengaku ada beberapa Ranperda yang harus segera disiapkan menjadi Perda. Seperti masalah pendidikan, dengan sudah tidak adanya wewenang kabupaten pada SMA maka secepatnya Ranperda itu dibahas. "Tentu ada perubahan, ini yang harus segera dihabas," kata Basiran.

Selain itu, tambah Basiran, masalah pemekaran desa juga harus segera dijadikan Perda. Karena desa yang sudah dimekarkan, tidak akan bisa didefinitif tanpa adanya Perda.

Sedangkan untuk 8 Ranperda inisiatif Dewan, saat ini sudah masuk ke tahap penyiapan naskah akademis. Bahkan, diakui Basiran juga, satu dari delapan Ranperda itu sudah ada naskah akademisnya. "Memang kemarin tinggal mengubah judulnya saja," beber Basiran. ***