RENGAT, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Inhu melalui Bagian Hukum Setda Inhu tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap PNS yang menjadi tersangka kasus korupsi. Tupoksi Bagian Hukum hanya memberikan bantuan hukum kepada PNS untuk kasus perdata dan pidana tata usaha negara.

Penegasan itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Inhu Afrizon Rizal kepada wartawan terkait penetapan mantan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Inhu Rosdianto alias Bujang Kait sebagai tersangka kasus korupsi sisa anggaran APBD Inhu tahun 2012 senilai Rp2,4 miliar dan mantan bendahara Wakil Bupati Inhu, Putra Gunawan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan nilai Rp109 juta.

''Tupoksi Bagian Hukum hanya memberikan bantuan hukum kepada PNS untuk kasus perdata dan pidana tata usaha negara saja. Sedangkan untuk kasus pidana umum dan korupsi hanya sebatas advice/konsultasi saja,'' ungkapnya.

Afrizon mengungkapkan, pihaknya telah memberikan konsultasi hukum kepada mantan bendahara pengeluaran Setda Inhu Rosdianto dan mantan bendahara Wabup Putra Gunawan saat yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi dalam masa penyelidikan.

''Surat pemanggilan keduanya sebagai saksi juga melalui Bagian Hukum dan kita sudah memberikan masukan terhadap yang bersangkutan. Hanya saja, Bagian Hukum hanya mengantarkan sampai tahap penyelidikan, setelah jadi tersangka tidak lagi,” tuturnya. (jef)