BENGKALIS, GORIAU.COM - Kebakaran yang melanda ratusan hektar kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukitbatu diduga akibatnya aksi pembukaan lahan di kawasan akses terbuka untuk perkebunan. Guna mencegah hal ini tidak terulang kembali, kawasan open access ini harus dipertegas statusnya sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Di areal Cagar Biosfer ada ribuan hektar kawasan akses terbuka eks HPH perusahaan, tepatnya di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukitbatu. Karena tidak jelas siapa pemiliknya, ada sejumlah oknum memanfaatkan kondisi ini membabat hutan dan membuka lahan dengan cara membakar, untuk kemudian dibangunkan kebun.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis, Masuri sepakat kalau Pemkab Bengkalis mempertegas status lahan open accsess eks HPH tersebut. Dengan begitu, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, jelas siapa yang bertanggung jawab.

''Apakah daerah open access tersebut diserahkan ke perusahaan untuk mengelolanya atau dijadikan hutan tanaman rakyat (HTR), tidak ada persoalan. Karena jika dibiarkan terus menjadi kawan terbuka, selain bisa mengancam Cagar Biosfer, juga bisa mengancam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan yang ada di sana. Ini tentunya berdampak tidak baik terhadap dunia usaha,'' ujar Ketua Kadin.

Sementara itu Public Relations PT Arara Abadi-Sinarmas Forestry Wilyah Riau, Nurul Huda, turut membenarkan bahwa kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu terancam akibat praktik perambahan hutan dan pembakaran lahan yang diduga untuk pembukaan lahan perkebunan sawit atau lainnya di sekitar wilayah open accsess, kemudian merembet ke Cagar Biosfer.

''Hasil pantauan kami dari udara dan dari darat, dugaan praktek pembakaran untuk pembukaan dan perluasan perkebunan sawit telah sejak lama terjadi. Itu terjadi di luar areal konsesi sehingga mengancam lahan dan Cagar Biosfer. Kejadian itu selalu kita laporkan kepada pihak berwajib agar kronologis kejadian tercatat. Baru-baru ini sudah ada 6 orang pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib,'' ujar Nurul.

Nurul sependapat dengan Ketua Kadin, kalau areal open access tersebut dipertegas statusnya oleh Pemkab Bengkalis, termasuk jika diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan HTI yang ada di sana.

''Kalau statusnya sudah jelas, gampang mencari siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan,'' ujar Nurul.(jfk)