JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan Rp169,7 triliun untuk anggaran kesehatan tahun depan.

Sekitar 36 persen di antaranya atau Rp60,5 triliun disiapkan untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 pada tahun 2021. Dalam anggaran Rp60,5 triliun tersebut termasuk pencadangan dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp35,1 triliun.

''Saya ingin sampaikan, program vaksinasi tentu baru mulai dijalankan dan akan berjalan terus di 2021. Oleh karena itu, tahun 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi,'' ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 secara virtual, Senin (7/12), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Sri menyebutkan, sebanyak Rp 18 triliun di antaranya digunakan untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19. Sementara itu, Rp 3,7 triliun lainnya dimanfaatkan sebagai antisipasi program vaksinasinya sendiri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akan menguji keamanan dan efektivitas vaksin diberikan anggaran Rp100 miliar.

Dari anggaran Rp60,5 triliun, pemerintah juga mengalokasikan sekitar dua persen untuk membeli sarana dan prasarana laboratorium, kegiatan penelitian dan pembangunan (litbang) serta pengadaan PCR.

''Di mana Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun,'' ucap Sri.

Sri menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III. Besarannya mencapai Rp2,4 triliun.

Sri menjelaskan, dana cadangan Rp35,1 triliun yang di-carry over dari tahun ini dialokasikan untuk pengadaan vaksin dengan memberikan penugasan kepada PT Bio Farma (Persero), Tapi, beberapa lembaga terkait di dalam dan luar negeri juga dilibatkan. 

''Pengadaan direncanakan berjalan selama beberapa tahun, dari tahun ini hingga 2021 dan 2022, sesuai dengan kebutuhan,'' katanya.

Sementara itu, proses vaksinasi sendiri akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima kesehatan dari Kemenkes. Sri mengatakan, beberapa aspeknya adalah prioritas wilayah, penerima vaksin, jadwal vaksinasi dan tahap pemberian vaksin. Standar pelayanan vaksinasi juga akan ditetapkan oleh Kemenkes.

Sri memastikan, pihaknya akan terus memberikan dukungan dari sisi penganggaran dan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. ''Terutama yang akan dibayarkan oleh pemerintah,'' ujarnya.***